MK Tolak Permohonan PHPU Legislatif Jawa Timur yang Diajukan Partai Nasdem
Kamis, 8 Agustus 2019 | 06:32 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tegas dengan mencoret partai politik maupun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang hingga saat ini belum menyampaikan laporan awal rekening dana kampanye pemilihan umum.
“Saya mendengar ada yang belum serahkan rekening dana kampanye, dan ini menurut undang-undang jelas melanggar aturan,” kata Agus Mahfud Fauzi, konsultan politik dan SDM Bangun Indonesia pada suarasurabaya.net, Senin (3/3/2014).
Agus yang mantan komisioner KPU ini mengatakan sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2012 pasal 138 ayat 1 tegas disebutkan jika partai politik yang tak menyampaikan rekening dana kampanye hingga H-14 hari kampanye, 16 Maret 2014, maka partai politik bisa dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta.
“H-14 berarti hari minggu (2/3/32014) dan sesuai aturan KPU RI batasnya adalah pukul 16.00 WIB. Tapi apakah semua parpol dan DPD sudah menyampaikan, saya kira KPU harus mengumumkannya dengan segera,” ujarnya. Pengumuman, kata Hamfud, harus dilakukan minimal dengan menempel biaya kampanye di kantor KPU, selain itu dana kampanye juga harus diumumkan melalui website resmi KPU.
Penegakan aturan kampanye, kata Agus, diperlukan untuk memberikan azas keadilan bagi semua. Sehingga seluruh partai politik, maupun calon anggota DPD, harusnya bisa memahami dan mentaati aturan. (fik)
NOW ON AIR SSFM 100
