Jadi Anggota Dewan, Banjir Fasilitas dan Potongan Gaji

Meskipun mendapat tunjangan berlimpah, take home pay yang diterima anggota legislatif ternyata harus dipotong untuk partai dan komunikasi intensif dengan konstituen. Potongan bahkan bisa mencapai lebih dari 50%.

Seperti yang disampaikan Agus Maimun anggota DPRD Jawa Timur. Menurut dia, penghasilan kotornya sebagai pimpinan komisi di DPRD Jawa Timur rata-rata sekitar Rp25 juta. Jumlah itu semakin besar jika ditambahkan tunjangan kunjungan dinas keluar negeri yang besarannya beragam.

Seluruh komponen penghasilan anggota dewan ini diatur dalam Peraturan Perintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Adapun komponen-kompenennya antara lain : gaji pokok, tunjangan istri (10% dari gaji pokok), tunjangan anak (2% dari gaji pokok), uang sidang/paket, tunjangan jabatan, tunjangan beras rata-rata 4 jiwa,tunjangan PPh pasal 21.

Selain komponen itu, ada juga penghasilan lain-lain terdiri dari : tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, biaya penelitian dan pemantauan peningkatan fungsionalitas konstitusional dewan, dukungan biaya bagi anggota yang merangkap menjadi anggota badan/panitia anggaran, bantuan listrik dan telepon, dan biaya penyerapan aspirasi masyarakat. Di DPRD Jatim, rata-rata nilai gaji pokok, tunjangan, dan penghasilan lain-lain itu nilainya sekitar Rp14 juta.

Menurut Sukardo Sekretaris DPRD Jawa Timur, selain tunjangan itu, ada tunjangan perumahan yang nilainya Rp13 juta perbulan. Besarannya ditentukan oleh appraisal nilai sewa rumah.

Meskipun gaji anggota DPRD Jawa Timur tergolong tinggi, potongan cukup besar harus dilakukan karena peran sebagai anggota legislatif mengharuskan adanya alokasi dana untuk komunikasi dengan konstituen.

Hal senada juga diungkap Baktiono anggota DPRD Surabaya. Gaji kotornya sekitar Rp15 juta harus dipotong sekitar 20 persen untuk parpol. Itu belum termasuk potongan untuk konstituen di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga paling banyak dia menerima bersih gajinya sebagai anggota dewan sebesar Rp10 juta tiap bulan.

Seringkali bahkan anggota dewan di DPRD Surabaya harus menerima amplop gaji yang nyaris kosong karena adanya potongan pinjaman dari Bank Jatim. “Sebagian anggota DPRD Surabaya memang mengambil fasilitas kredit dipotong gaji. Pinjaman itu rata-rata sekitar 200 jutaan tiap anggota dewan,” katanya.

Menurut Baktiono, berprofesi sebagai anggota dewan harusnya pengabdian, tapi tidak selamanya itu dianut oleh seluruh anggota dewan. Dia tidak menampik ada ‘permainan-permainan’ anggota dewan untuk dapat penghasilan tambahan memanfaatkan posisinya sebagai anggota dewan.

“Permainannya banyak, tapi kami tidak bisa vulgar,” pungkas dia.(edy)