Kesejahteraan para petani dan nelayan saat ini dinilai belum tercipta, hal tersebut disebabkan sulitnya para petani dan nelayan mendapatkan akses permodalan yang baik dari pemerintah.
Edhy Prabowo Direktur Legislatif Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan, bahwa saat ini perlu ada keberpihakan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani serta tidak mengkebiri para pelaku usaha di sektor tersebut.
“Negara harus hadir dalam menjaga keberpihakannya kepada yang lemah dalam hal ini adalah para pelaku usaha pertanian di sektor yang paling kecil. Karena para petani kita itu tidak semuanya memiliki lahan seperti buruh tani dan sebagainya,” ujar Edhy dalam diskusi ‘Gerindra Mendengar’ di Jalan Mulawarman No 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).
Selain itu, kata Edhy, kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah saat ini juga tidak bisa menurunkan harga pangan di pasar. Dan juga, para petani harus merugi karena disaat mereka panen pemerintah melakukan impor yang justru merusak harga hasil panen pertanian mereka.
“Terutama dari sektor keuangan atau sektor kredit yang katanya mudah bagi petani, katanya ada KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang tidak perlu ada agunan, tapi nyatanya tidak bisa menjawab juga permasalahan para petani untuk akses permodalan,”kata Edhy yang juga ketua Komisi IV bidang pertanian DPR RI.
Karena itu, Edhy menjelaskan, jika Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno diberikan kepercayaan untuk memimpin Indonesia pada Pemilu 2019 ini, maka kesejahteraan para petani dan nelayan akan dikuatkan. Caranya, dengan memberikan kemudahan akses permodalan serta mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian bagi para petani lokal.
“Dan jika pak Prabowo dan pak Sandi dipercaya memimpin negeri ini maka kita akan membangun bank tani dan nelayan untuk mempermudah akses permodalan. Dan itu bukan untuk infrastruktur tapi khusus para peta dan nelayan,” tutur Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Untuk itu Edhy menegaskan, solusi yang di tawarkan oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membangun sektor pertanian menjadi lebih baik. Serta membuka akses lapangan pekerjaan seluas-luasnya di sektor pertanian.
“Tidak ada cara lain, kita akan membangun sektor industri tapi berbasis pertanian. Kita memiliki kawasan yang jumlah luasnya seperempat dunia atau sekitar 27 persen nya. Bagaimana kita mampu menyediakan pangan di dunia, nah ini yang kita tidak sadari. Dan kita angkat para penyuluh pertanian yang selama ini sudah kerja dengan masyarakat. Karena kita kekurangan penyuluh,” paparnya.
Sementara itu, Suroyo Ketua Harian Pemuda Tani Indonesia mengatakan, bahwa selama ini akses permodalan yang dialami oleh para petani, khususnya petani muda sangatlah sulit. Sebab, proses peminjaman modal usaha untuk menyewa lahan, membeli bibit serta untuk kebutuhan lainnya yang menunjang kualitas hasil produksi pertanian memerlukan jaminan atau agunan.
“Selama ini akses permodalan itu memang mengalami kesulitan karena KUR juga membutuhkan jaminan, nah kesulitan kita itu di jaminan itu. Terutama untuk temen-temen yang baru lulus dan bahkan dulu ada program gadai ijazah untuk mendapatkan pinjaman modal, tapi program itu sudah tidak ada lagi dan itu pun dari kementerian koperasi bukan kementerian pertanian,” kata dia.
Atas permasalahan tersebutlah banyak anak-anak muda di Indonesia yang enggan menjadi petani dan peternak lantaran sulitnya mendapatkan akses permodalan.
“Petani muda saat ini berkurang banyak, karena tentang kesejahteraan petani itu tidak terjamin kesejahteraannya, lalu dianggap kurang bergengsi dan kita harus merubah maindset. Petani muda memerlukan skills bisnis bukan hanya budidaya saja,” jelasnya.
Konsen pemuda tani ini, kata Suroyo, harus di dukung. Pemerintah selama ini hanya mengoptimalkan bagaimana budidaya nya tapi tidak konsen ke penyuluhan bisnis nya. Para petani muda diharapkan bisa mendapatkan penghasilan harian, bulanan, dan tahunan serta dibantu dalam akses penjualannya serta tidak tergantung kepada para tengkulak. (faz/wil/ipg)