Fahri: Kasus Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Bukti Ada Pencetakan Surat Suara Lebih

Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI mendesak penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu untuk mengusut tuntas asal kertas suara tercoblos tersebut.‎

Fahri mempertanyakan mengapa ada pihak yang bukan panitia Pemilu mempunyai akses dalam pengadaan surat suara.

“Pertanyaan saya, kenapa ada pihak yang bukan panitia pemilu punya akses, kenapa dan siapa Davin Kirana, dan kenapa 01 yang dicoblos? Jawabannya saya sudah tahu, tapi mereka nggak mau tahu,” ujar Fahri yang juga inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Fahri menegaskan bahwa kertas suara itu adalah dokumen negara, sesuatu yang berharga dan harus dijaga dengan segala cara. Kasus Malaysia ini, kata dia, menjelaskan adanya kertas suara liar.

“Yang jadi pertanyaannya, siapa yang mencetak? Menurut saya, ini bagian dari pemanfaatan data invalid,” kata Fahri.

Efek langsung dari adanya “data invalid” dalam 192 juta pemilih, menurut Fahri adalah terjadinya pencetakan kartu suara lebih.

“Siapa yang mencetak, dimana, dan distribusi untuk apa, terjawab dengan kasus Malaysia. Tapi yang jadi pertanyaan, beranikah kita mengusut tuntas?” pungkas Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Fritz Edward Siregar Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan bahwa pihaknya menemukan kecurangan berupa adanya penyelundupan surat suara dan surat suara yang telah tercoblos.

“Kami akan meminta proses pemungutan suara Pemilu 2019 di Malaysia dihentikan sementara,” tegas Fritz saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (11/4/2019).

Menurut Fritz, temuan kantong berisi surat suara dan surat suara yang tercoblos di Malaysia benar dan bukan hoaks (beritabohong), karena ditemukan oleh Panwaslu Kuala Lumpur.

“Benar (temuan itu). Panwaslu Kuala Lumpur sebagai penemu dan kami well informed. Kami meminta KPU melakukan evaluasi kinerja. Sebab terbukti PPLN tidak melaksanakan tugas dengan benar,” tegas Fritz.(faz/iss/ipg)