BPN: Prabowo Sebut Pertumbuhan Ekonomi “Ndasmu” Karena Jengkel

Dradjad Hari Wibowo Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan pernyataan Prabowo dalam kampanye akbar di stadion utama Gelora Bung Karno (7/4/2019) yang menyebut Pertumbuhan Ekonomi (PE) 5% “Ndasmu” adalah bentuk kejengkelan.

“Itu wujud kejengkelan Prabowo kepada narasi yang dipakai pemerintah bahwa PE 5% itu hebat. Sudah termasuk tertinggi di G20,” ujar Dradjad di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi 5% itu tidak memuaskan, apalagi membanggakan.

“Mari lihat sejarah mulai Orde Baru. Pertanyaan saya, dengan pengecualian masa krisis ekonomi dan pemulihannya (1998-2004), kapan Indonesia puas dan bangga dengan 5%? Tidak pernah!,” tegasnya.

Selama tiga dekade lebih kepemimpinan Soeharto, kata Dradjad, hanya empat kali PE Indonesia berada di bawah 5%. Yaitu tahun 1975, 1983, 1985 dan 1987. Itu pun, pada tahun 1975 dan 1987 angkanya 4,98% dan 4,93%.

“Kecuali keempat tahun tersebut, PE Indonesia selalu di antara 5-10%. Bahkan ketika apes mendekati 5% pun, angkanya masih di atas 5,5%. Frekwensi terbanyak PE berada pada 6%-9%,” jelasnya.

Menurut Dradjad, pada tahun 1968 PE Indonesia sempat dua-dijit, yaitu 10,92%. Setelah itu, tidak pernah lagi dua-dijit, hanya pada tahun 1980 pernah 9,88%.

Selama masa krisis dan pemulihannya, kata dia, angka 5% tergolong mewah.

“Maklum kita harus pulih dari PE yang minus 13,13% pada tahun 1998. Itu sebabnya periode ini perlu dikecualikan,” jelasnya.

Dradjad menjelaskan, selama 10 tahun pemerintahan SBY, Indonesia pun selalu berusaha mencapai PE yang tinggi. Tidak pernah angka 5% dianggap hebat.

Dia menegaskan, Indonesia memerlukan PE cukup tinggi, satu diantaranya adalah untuk menampung pertambahan pencari kerja baru. Rasio penciptaan kerja yang wajar adalah sekitar 300-400 ribu tambahan orang bekerja per 1% PE.

“Itu berdasarkan pengalaman historis sejak masa pak Harto. Jika rasionya naik ke 500 ribu, sebenarnya sudah aneh. Tapi masih sedikit bisa ditolerir mengingat besarnya peranan sektor informal,” tegasnya.

Dradjad mengatakan, pertumbuhan yang terlalu tinggi ada ekses negatifnya. Ekonomi Indonesia dikenal cepat panas. Pertumbuhan yang tinggi sering diikuti inflasi yang tinggi pula, sehingga menggangu stabilitas makro.

“Itu sebabnya, konsensus tidak tertulisnya adalah kita harus mengejar PE sekitar 6-7%. Itu angka yang cukup untuk menyediakan lapangan kerja, pendapatan per kapita rakyat meningkat cukup memadai, sementara inflasi terkendali, demikian juga dengan nilai tukar Rupiah dan suku bunga,”kata dia.

Dengan kata lain, menurut Dradjad, terjadi keseimbangan antara Pertumbuhan, Pemerataan dan Stabilitas. Dia menduga ketika pak Jokowi menjanjikan PE 7%, tidak lepas dari pertimbangan di atas.

“Sekarang tiba-tiba PE 5% ini dinarasikan sebagai sudah hebat. Masyarakat diminta puas dengan 5%. Jangan karena gagal 7% lalu masyarakat dicekoki dengan narasi ini. Seharusnya yang dilakukan adalah, ayo kita cari cara bersama-sama mencapai PE 6-7% tersebut,”pungkas Dradjad.(faz/rst)