BPN: APBN Perlu Direformasi Agar Tidak Terjadi Kebocoran-Kebocoran

Fuad Bawazier Tim ahli ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno menjelaskan utang pemerintah sekarang ini penggunaannya tidak jelas, sehingga ketika ditanya soal rincian penggunaannya, pasti akan tergagap-gagap.

“Sekarang utangnya itu penggunaannya nggak jelas. Ditanya untuk apa ini,itu, pasti akan gagap,” ujar Fuad dalam diskusi Rabu Bincang Seru (Rabu Biru) di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/1/2019).

Fuad menilai pemerintahan saat ini amatiran karena tidak efektif penggunaan utangnya.

“Utangnya naik tapi pertumbuhannya tidak sampai 5%. Tidak efektif penggunaannya karena utang itu untuk proyek tapi sebagian adalah untuk pengeluaran yang sifatnya rutin. Sebenarnya tidak layak dibiayai dari pinjaman,” kata Fuad.

“Makanya kita perlu melakukan reformasi APBN. Reformasi dari sudut pembelanjaan yang berbau korupsi. Kita bisa merasakan adanya kebocoran-kebocoran Alhamdullah pak JK (Jusuf Kalla Wapres) akhir-akhir ini mulai mengkritisi juga. Itu musti diperbaiki, perlu direformasi,” imbuhnya.

Sementara Ramson Siagian politisi partai Gerindra menjelaskan, soal pertambahan utang yang sampai 2000 triliun selama lebih dari empat tahun menunjukkan kurang piawainya pemerintah dalam mengelola APBN.

“Dalam hal ini kebijakan fiskal, kebijakan moneter kurang match, makanya pertumbuhan ekonomi kita apa yang dijanjikan presiden Jokowi saat kampanye 7% itu tidak bakal tercapai sampai habis masa jabatannya,”tegas Ramson.

Tahun 2016 sesudah satu tahun pemerintahan Jokowi, dia sudah bisa memprediksi kalau strateginya itu tidak akan tercapai.

“Jangankan 6%, 5,5% pun tidak dapat tercapai, karena saya melihat strategi kebijakan non fiskal yang dikeluarkan oleh Menko Darmin Nasution sampai 16 paket itu,tidak match dengan kebijakan moneter dan juga tidak match dengan kebijakan fiskal soal tadi,” jelasnya.

Kusfiardi analis ekonomi politik menilai,pengelolaan utang pemerintah Jokowi salah urus, termasuk penerimaan pajaknya.

“Penerimaan pajaknya tidak terpenuhi, bahkan rasionya cenderung turun. Ini kan salah urus,” kata Kusfiardi.

Menurut dia, defisit APBN sinyalnya adalah utang itu sudah menjadi beban yang membahayakan, karena tidak mempunyai korelasi apapun.

“Karena utang itu dibayar untuk bayar utang juga. Apapun yang dijelaskan oleh pemerintah, terlihat dia menggali lubang untuk kebohongannya sendiri. Makanya perlu diperbaiki,” pungkas Kusfiardi.(faz/ipg)