Polisi Petakan Titik Rawan Kerusuhan Pilpres 2014

Potensi kerawanan pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 bisa terjadi di beberapa tahapan selama pelaksanaan Pemilu. Pihak kepolisian sendiri, sudah melakukan antisipasi dengan menempatkan ribuan personel gabungan di 4.034 TPS di Kota Surabaya.

“Menjelang Pilpres 2014 ini kita sudah melakukan antisipasi kerawanan-kerawanan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemiluhan Presideb 2014 khususnya di Surabaya dengan menempatkan ribuan personel,” kata AKBP Sudamiran Kabag Ops Polrestabes Surabaya pada suarasurabaya.net.

AKBP Sudamiran mengatakan, Polrestabes Surabaya dalam pengamanan pemilu 2014 menggunakan pola pengamanan aman dengan pola 2:5:10. Artinya sebanyak 5 TPS diamankan 2 polisi dan 10 personel Linmas. Sedangkan untuk situasi rawan 2 TPS diamankan 2 polisi dan 4 personel Linmas.

Dia jugua menjelaskan, potensi kerawanan selama pendistribusian logistik diantaranaya bencana alam, keterlambatan logistik di tempat pengiriman, kerusakan alat transportasi pengiriman, peralatan atau perlengkapan dicuri, sabotase, pengadangan dan pengerusakan, pemalsuan surat suara dan kecelakaan lalu lintas.

“Potensi kerawanan juga bisa terjadi pada saat pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Misalnya rekayasa DPT dengan modus pemalsuan data penduduk, DPT ganda dan data pemilih tidak valid dengan modus penduduk yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT,” ujar dia.

Sedangkan dalam masa kampanye, kata Sudamiran, potensi kerawanan juga potensi besar terjadi diantaranya rusuh massal, sabotase, teror, ancaman atau pendulikan. Selain itu pelanggaran kecelakaan lalu lintas, tidak sesuai jadwal, di luar tempat yang ditentukan, merusak atribut kampanye calon lain, konflik antar pendukung calon dan politik uang.

“Masa tenang juga tidak menjamin tidak ada potensi kerawanan. Misalnya sabotase, teror, ancaman, kecurangan, kampanye tersebung money politic, intimidasi dan provokasi serta massa terpengaruh untuk melaksanakan golput,” katanya.

Kegiatan pemungutan duara, kata Sudamiran, juga memiliki potensi kerawanan diantaranya, sabotase, pengancaman money politic, intimidasi dan pemaksaan, salah cetak surat suara, saksi tidak lengkap, KPPS dan coblosi surat suara sendiri, penghitungan tidak seuai dengan fakta surat suara, tutup TPS atau menghitung suara sebelum waktunya, perusakan TPS atau logistik pemilu dan saksi tidak mau tanda tangan.

Kegiatan rekap dan penghitungan suara memilik potensi kerawanan protes dari elemen masyarakat, sabotase, manipulasi, konflik antara pihak yang menang poin dengan yang kalah serta unjuk rasa penolakan hasil suara di PPK.

AKBP Sudamiran juga mengatakan, kerawanan saat penetapan calon terpilih dan pelantikan juga besar terjadi. Saat penetapan calon terpilih yakni unjuk rasa, pihak yang kalah cari-cari kesalahan pihak menang tuntutan hukum, gerakan massa pendukung untuk unjuk rasa, tindakan anarkis dan pengerusakan serta sikap oposisi pihak yang kalah.

“Pelantikan yang menjadi tahapan akhir memiliki potensi kerawanan pihak yang kalan cari-cari kesalahan pihak yang menang, gerakan massa pendukung untuk unjuk rasa, tindakan anarkis dan pengerusakan serta penggagalan pelantikan,” katanya.

Dengan potensi kerawanan yang potensi terjadi pihak kepolisian menyiapkan berbagai upaya-upaya. Diantaranya deteksi dini dengan melakukan identifikasi adanya ancaman dengan melakukan pendataan warga asing atau pendatang dan menggalakkan pertemuan setiap minggu sekali secara bergilir di wilayah RW atau kelurahan.

“Serta melakukan cegah dini dengan melaksanakan operasi yustisi, melakukan penataan bagi warga pendatang yang tidak memiliki kartu identitas serta menghidupkan kembali tamu wajib lapor 1×24 jam. (dwi/rst)