Rekapitulasi penghitungan suara Pilpres 2014 yang dilaksanakan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) tetap berlanjut, meski puluhan Pemuda Pancasila (PP) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Jl. Adityawarman, Minggu (13/7/2014).
Puluhan anggota PP yang berunjuk rasa, mengaku menemukan banyaknya daftar pemilih khusus tambahan (DPKT) di sejumlah KPPS yang melebihi batas 2 persen surat suara cadangan.
“Kami minta juga dilakukan pengecekan DPKT sesuai dengan instruksi Bawaslu Provinsi Jatim,” kata Agus Parminto Koordinator Lapangan PP Kota Surabaya, Minggu (13/7/2014) di kantor KPU Surabaya.
Dia menambahkan, unjuk rasa ini dilakukan menyusul adanya dugaan penggelembungan suara di Kota Surabaya, diantaranya Kelurahan Sawunggaling, Karah, dan Kandangan.
Sementara itu, Robiyan Arifin Ketua KPU Kota Surabaya mengatakan, pihaknya tetap melaksanakan tahapan rekapitulasi di tingkat PPK. Hal ini dikarenakan sesuai Peraturan KPU tentang pelaksanakan tahapan pilpres. Meski demikian, pihaknya memberi perhatian besar terhadap upaya elemen Pemuda Pancasila Kota Surabaya dalam mengawal proses Pilpres 9 Juli lalu.
“Kita tetap menyesuaikan jadwal tahapan yang sudah ditetapkan undang-undang. Bisa ditunda, dengan catatan adanya bencana alam, atau hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan, semisal perang atau kerusuhan,” kata Robiyan saat menemui perwakilan PP Kota Surabaya.
Selain melakukan aksi di KPU Kota Surabaya, puluhan massa Pemuda Pancasila Kota Surabaya juga melakukan aksi di Panwaslu Kota Surabaya. Dalam aksinya PP Kota Surabaya berorasi dan membentangkan spanduk-spanduk yang bertuliskan, diantaranya ‘Mark Up Suara Itu Haram, KPU Itu Jangan Jadi Makelar Suara, Tuntaskan Pelanggaran Pilpres, dan Tangkap Pemilih Siluman.’ (wak/dwi)
Teks Foto:
– Puluhan anggota Pemuda Pancasila menggelar aksi di depan kantor KPU Surabaya.
Foto: Wakhid suarasurabaya.net