Beberapa pengamat politik mengatakan, kejujuran Joko Widodo (Jokowi) calon presiden terpilih, pertama akan diuji dalam menyusun kabinet.
Sejauh mana Jokowi menggunakan hak prerogatifnya, tanpa campur tangan orang-orang partai pendukung.
Menteri yang diangkat, indikatornya pada profesionalisme seperti yang dikampanyekan atau berdasarkan sama rata sama rasa dengan partai pendukung.
“Diakui atau tidak seperti PDI P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI pasti minta jatah, karena merasa berjasa ikut memperjuangkan Jokowi,” kata Zumrotin peniliti dan pengamat politik LIPI.
Selain partai politik pendukung, beberapa ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah juga melakukan lobi-lobi untuk mendapat kursi di kabinet.
Saat ini, beberapa kalangan mulai menyuarakan agar Jokowi-JK membentuk kabinet yang diisi orang-orang profesional dan ahli. Seperti yang dijanjikan dalam kampanye.
Janji ini dipegang oleh masyarakat, pelaku bisnis, dan kalangan internasional, kata Zumrotin pada Jose Asmanu reporter suarasurabaya.net.
Pendapat pengamat LIPI tak terbantahkan dengan pernyataan Muhaimin Iskandar Ketum
PKB pada hut ke 16 PKB, di kantor DPP PKB, Rabu (23/7/2014).
Sebagai salah satu partai koalisi pendukung PKB sudah menyiapkan 10 nama untuk diajukan menjadi menteri.
Posisi yang diincar PKB, antara lain Menteri Agama, Menaker, Mendikbud, Mensos dan Menko Kesra.
Menanggapi hal tersebut, Jusuf Kalla (JK) Cawapres terpilih mengaku belum membicarakan soal kabinet dengan Jokowi.
Yang diambil, pastilah orang-orang yang profesional dan bersih. Tidak ada pembatasan soal background, tapi indikatornya ahli dan bersih, bisa dari parpol bisa dari kalangan profesional,” kata JK.
Namun untuk sejumlah posisi menteri yang dinilai strategis, JK menilai akan menyerahkannya kepada yang betul-betul profesional dan independen.(jos/ipg)