Jendral Purnawirawan Jangan Jadi Provokator

PBNU dan PP Muhammadiyah mengingatkan Purnawirawan Jendral yang menjadi tim sukses Pilpres, harus ikut mengawal Pemilu damai. Jangan memanfaarkan posisinya untuk balas dendam.

Said Aqil Siroj Ketum PBNU maupun Dien Syamsudin Ketum PP Muhammadiyah prihatin dengan pernyataan beberapa Jendral Purnawirawan yang saling menjelekkan untuk memenangkan capresnya.

Sebelumnya, Jendral Punawirawan Wiranto Mantan Panglima ABRI buka-bukaan tentang surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang berisi rekomendasi pemecatan Prabowo.

Wiranto Ketum partai Hanura yang sekarang menjadi tim pemengan Jokowi-JK setelah tiga kali gagal menjadi Capres menegaskan tidak ada perintah dari petinggi TNI untuk melakukan penculikan tahun 1998. Ia menyebut penculikan kala itu atas inisiatif Prabowo sendiri.

Pihak Prabowo membantah pengakuan tersebut. Tim Prabowo memastikan bahwa sang Purnawirawan bintang tiga itu diberhentikan dengan hormat dan tetap mendapatkan uang pensiun.

Jendral Purnawirawan Djoko Santoso mantan panglima TNI tim pemenangan pasangan Prabowo-Hatta, Kamis (19/6/2014) malam menyatakan istilah penculikan yang dipakai Wiranto tendensius.

Dalam melaksanakan operasi TNI tidak ada istilah penculikan tapi penangkapan terhadap orang-orang yang membahayakan negara.

Penculikan, istlah yang biasa dipakai LSM untuk menyerang TNI. Djoko menyayangkan Wiranto yang juga mantan panglima TNI memakai istilah itu.

“Purnawirawan bebas menentukan pilihan tapi keutuhan korps harus dijaga,” kata Djoko Santoso.

Dikhawatirkan contoh tidak baik itu akan diikuti anggota TNI yang masih aktif sehingga akan melemahkan TNI.

“Kalau TNI tidak utuh dan lemah akan membahayakan negara ini,” ujar dia.

Husni Kamil Manik Ketua KPU menjelaskan, sebelum ditetapkan menjadi capres, KPU sudah mempelajari dengan cermat persyaratan dua bakal calon dan pasangannya. Semuanya terpenuhi dan tidak ada masalah. (jos/dwi)