Ketatnya Aturan KPU Membuat Banyak Masyarakat Belum Tahu Pilgub

Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, tidak banyak kericuhan yang terjadi selama masa kampanye, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengedepankan Pilkada yang aman dan damai. Sayangnya, hal itu tidak berbanding lurus dengan sistem sosialisasi, sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu adanya Pilgub pada 27 Juni nanti.

Seperti yang disampaikan oleh Trisnadi, anggota Tim Pemenangan Paslon Khofifah-Emil kepada Radio Suara Surabaya, Selasa (17/4/2018). Menurutnya, masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang belum tahu jika akan ada penyelenggaraan Pilgub.

“Tiap hari saya ikuti Bu Khofifah keliling ke daerah-daerah. Ketika kita masuk desa, mereka tahu ada Bu Khofifah ‘oh ini ada Bu Khofifah’, tapi kalau ada Pilgub, mereka tidak tahu,” jelasnya.

Menurut Trisnadi, salah satu penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Pilgub karena keterlambatan distribusi alat peraga kampanye (APK) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kita dikasih pamflet berapa juta itu, kita disuruh membagikan sendiri, kita suruh nempelin sendiri, saya kira ini muspro, buang-buang uang. Dari sosialisasi ke daerah-daerah, untuk pemasangan baliho sendiri juga sangat kurang,” kata Trisnadi.

Hal ini juga diamini oleh Hikmah, anggota Tim Pemenangan Paslon Saifullah Yusuf-Puti. Menurutnya banyaknya aturan kampanye yang ditetapkan menghalangi masyarakat untuk tahu banyak soal Pilgub.

“Sudah nyetaknya telat, proses tender juga masih panjang. Dan untuk beberapa jenis APK, itu ditenderkan di kabupaten/kota, tidak di provinsi jadi tidak sama. Ada yang kinerjanya bagus terpasang ada yang tidak,” kata Hikmah.

Ia juga menyangkan dengan sedikitnya ruang publik yang diperbolehkan dalam pemasangan APK. Hal itu membuat tim pemenangan tidak sinkron dengan para relawan.

“Lebih terbatasnya lagi, sangat kurangnya ruang publik buat nempel. Waduh itu, jadi aturannya sangat amat njelimet. Itu tidak boleh, ini tidak boleh lebih dari dua, rumah pribadi tidak boleh (ditempel APK, red), jadi Panwas itu menghadap-hadapkan kami dengan relawan, kan kasihan juga” katanya.

Baik Trisnadi maupun Hikmah, keduanya menyayangkan jika aturan KPU yang sangat ketat membuat para pemilih kurang mengetahui Pilgub. Ditakutkan hal ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat Jawa Timur pada Pilgub tahun ini. (tna/ipg)