DPS Bisa Terus Berubah, KPU Jatim Sudah Perbaiki 50 Ribu Data Calon Pemilih Pilgub Jatim 2018

Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pilgub Jatim sejumlah 30.385.986 orang yang ditetapkan KPU Jatim dalam Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), 17 Maret 2018 lalu, berpotensi terus berubah.

Choirul Anam Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Jatim mengatakan sampai saat ini KPU Jatim terus melakukan perbaikan faktual terhadap DPS yang ditetapkan sebelumnya.

Sejak 8-10 April besok, proses rapat pleno perbaikan DPS di 8.497 kelurahan dan desa di Jawa Timur sedang berlangsung. Hasil rekapitulasi perbaikan DPS dari kelurahan ini kemudian masih akan diplenokan terbuka di tingkat kecamatan.

“Tanggal 11-12 April nanti rapat pleno terbuka perbaikan DPS akan dilaksanakan di 666 kecamatan di Jawa Timur oleh PPK (panitia pemilihan kecamatan,red),” ujarnya di kantor KPU Jatim, Senin (9/4/2018).

Sampai hari ini, kata Anam, KPU Jatim telah melakukan pencoretan dan pembersihan terhadap kurang lebih 50 ribu data calon pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dari DPS yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kasusnya macam-macam, mulai dari data ganda, meninggal dunia, menjadi TNI/Polri. Sampai kasus yang tadinya dianggap data ganda, NIK-nya sama, ternyata setelah diverifikasi keduanya ternyata orang yang berbeda,” katanya.

Anam menegaskan, seluruh data yang ada saat ini, baik jumlah DPS, maupun jumlah pemilih TMS yang telah dilakukan perbaikan, masih akan terus berubah. Dia menyebut, data pemilih di Pilgub Jatim 2018 ini merupakan data bergerak.

Pada proses rekapitulasi data perbaikan DPS yang dilakukan KPU Jatim sampai hari ini, banyak masukan datang dari semua lini, baik dari masyarakat, dari Bawaslu, Panwascam, sampai tim pemenangan paslon di tingkat bawah.

“Kami apresiasi ini dan sudah kami lakukan tindakan. Yang TMS sudah kami hapus, yang ganda juga sudah kami bersihkan. Tapi masih ada kemungkinan akan terus berubah, bisa bertambah atau berkurang,” ujar Anam.

Dia mencontohkan, dalam proses rekapitulasi data di tingkat kelurahan/desa baru-baru ini, tidak sedikit masyarakat yang memberi masukan tentang warga yang sudah meninggal. KPU sudah mencoret sekitar 4 ribuan data warga meninggal.

Dia juga mencontohkan apa yang terjadi di Nganjuk. Dari sebanyak 20 ribu pemilih potensial yang belum memiliki KTP elektronik, setelah diverifikasi faktual, yang tersisa tinggal 2 orang.

“Ternyata setelah kami datangi rumah yang bersangkutan, keduanya menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri) dan sudah tidak pulang selama 10 tahun terakhir,” katanya.

Selain itu, pada penetapan DPS sebelumnya, KPU mendata masih ada calon pemilih yang berkategori non KTP-el (belum memiliki KTP elektronik), yakni sebanyak 922.767 orang.

Anam mengatakan, hasil koordinasi dengan Dispendukcapil setempat di Jawa Timur, data pemilih non KTP-el itu saat ini sudah berkurang menjadi sekitar 200-an ribu.

Sementara, proses sinkronisasi data antara KPU Jatim dengan Dispendukcapil ini masih terus berlanjut. Inilah, yang menurut Anam, menyebabkan data DPS Pilgub Jatim ini dia sebut sebagai data bergerak.

“Verifikasi faktual akan terus kami lakukan, dan kami juga masih terbuka untuk berbagai masukan dari semua pihak, sampai data ini benar-benar akurat, kami berharap data pemilih TMS akan terus berkurang, tapi kami yakin tidak bisa nol,” katanya.

Data pemilih yang tersisa dalam daftar pemilih kategori TMS maupun non-KTP-el nantinya akan masuk dalam kategori pemilih AC-KWK (pemilih yang tidak diketahui keberadaannya, tidak jelas secara kependudukan) di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan ditetapkan pada 21 April mendatang.

Meski demikian, Anam mengatakan, DPT yang sudah ditetapkan nanti pun tidak bisa dikatakan final, karena masih terbuka peluang perubahan dan perbaikan sampai tiba hari pemilihan 27 Juni mendatang.

Demikian halnya dengan jumlah Tempat Pemungutan Sementara (TPS) di Jawa Timur. Anam mengatakan, 67.650 TPS yang diperkirakan dari hasil DPS terakhir di Jawa Timur masih bisa berkurang maupun bertambah.

Jumlah terbaru itupun sudah berkurang dari rencana awal pengadaan TPS oleh KPU Jawa Timur yang mencapai 68.084 TPS. Menurut Anam, perubahan yang sangat kentara terjadi di TPS Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

“TPS Lapas, hasil Coklit kemarin, terhitung sebanyak 47 TPS. Tapi jumlah ini sangat berpotensi kami kurangi karena kami banyak menemukan penghuni Lapas yang ternyata tidak terdata di kependudukan,” katanya.(den/iss/ipg)