Dalam debat sesi ketiga saling bertanya dan menjawab, Rasiyo melontarkan pertanyaan yang menyindir gaya kepemimpinan Risma yang tidak mempedulikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Provinsi Jatim memiliki tim pengendali inflasi daerah (TPID), tapi hanya Surabaya yang tidak menggunakan tim inflasi,” tanya Rasiyo.
Rasiyo juga menyinggung, saat upacara hari kebangkitan nasional setiap tahun digelar nyekar ke makam dr Soetomo.
“Ini bukti pemimpin yang tidak menghormati para pendahulu. Mestinya juga diakui bahwa pak Bambang DH dan Ridwan Kamil itu ikut membangun Surabaya. Apa salahnya mengakui jasa orang lain. Menghormati para leluhur dan pemimpin kita itu penting,” katanya.
Menjawab pertanyaan dan sindiran itu, Risma menjawab dengan lugas sesuai keyakinan kebijakannya dalam memimpin. Menurutnya, buat apa membentuk tim inflasi kalau hanya duduk-duduk menerima honor tanpa melakukan pengendalian inflasi secara riil.
“Kami melakukan dengan tindakan. Tanpa tim, kita bisa mengendalikan inflasi dengan melakukan operasi pasar secara langsung ke masyarakat. Untuk itu, di Surabaya tidak pernah terdampak krisis,” kata Risma.
Mendapat kesempatan, Rasiyo masih menyanggah pernyataan Risma. Menurut Rasiyo ketidakpatuhan Kota Surabaya dalam kebijakan pemerintah merupakan bentuk mengabaikan ketutuhan NKRI.
“Seharusnya pemimpin itu tetap menjalankan kebijakannya mencerminkan keutuhan NKRI. Tidak kemudian semaunya sendiri,” katanya.
Meyakinkan Rasiyo, Risma menjawab bahwa budaya Pemerintah Kota Surabaya dalam kebijakan lebih mengedepankan turun ke masyarakat.
“Kita tidak mau jika harus membentuk tim yang nantinya malah menyedot anggaran. Semua bahan pokok turun, karena kinerja kami bagus dalam operasi pasar,” katanya.(bid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
