Nurwiyatno Penjabat (Pj) Walikota Surabaya meminta KPU Kota Surabaya untuk berhati-hati dalam menggunakan uang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Pilwali 2015 ini.
Nur telah menugaskan Inspektorat Kota Surabaya untuk mengawal KPU Kota Surabaya dalam menggunakan anggaran untuk tahapan Pilwali.
“Saya minta Inspektorat Kota, untuk memantau pelaksanaan anggaran di KPU, supaya mengikuti norma yang ada. Insyaallah kalau semua berjalan, maka baik-baik saja,” ujarnya di Kpu Kota Surabaya, Jumat (9/10/2015).
Nur sangat yakin bila KPU Surabaya sangat hati-hati menggunakan APBD di Pilkada ini. Sebab, beberapa hal sudah dalam koridor transparansi.
“Misalnya, seperti lelang, KPU sudah kerjasama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Surabaya. Saya kiira semuanya sudah sesuai dengan normanya. Insyallah kalau dilaksanakan tidak ada apa-apa,” katanya.
Peringatan ini, kata Nur, penting karena memang ini awal Pilkada serentak menggunakan uang APBD. “Saya sudah ngomong ke temen-temen KPU, ternyata KPU juga sudah melangkah dengan melakukan kerjasama dengan BPKP juga,” katanya.
Dalam kunjungan ke KPU Kota Surabaya, Nurwiyatno banyak berdiskusi soal pemantapan persiapan Pilwali 9 Desember. Sebab, target dia menjabat Pj di antaranya adalah menyukseskan Pilwali Surabaya yang jauh dari golput.
“Saya tidak hanya kepada KPU dan Panwaslu, saya juga ke Media dan Forpimda untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan suara pemilih lebih baik daripada tahun lalu,” katanya.
Dalam waktu dekat, dia juga menggelar sosialisasi untuk mengoptimalkan partisipasi publik.
“Kami akan mengundang camat, lurah, sampai tingkat RW untuk duduk bersama Forpimda untuk sosialisasi,” katanya.(bid/iss/ipg)