Whisnu Sakti Buana Calon Wakil Walikota Surabaya nomor urut 2, menggunakan strategi kampanye dengan banyak mendengarkan keluhan dari masyarakat. Salah satunya saat mendatangi pertemuan dengan masyarakat Surabaya utara di Jl Merutu Kalianyar Bulak Banteng.
Pertemuan yang dikonsep pengajian itu, juga menampung aspirasi warga dari beberapa keluarahan di Surabaya utara. Salah satunya keluhan terkait air bersih, ancaman penggusuran dan gaji guru swasta.
“Untuk Air bersih, saya sudah sampaikan bahwa kita saat ini memiliki 3 IPAM di Karang Pilang. Kita sudah rencanakan membangun Karang Pilang 4 untuk mengcover 85 persen pendudukan Surabaya, tapi masih ditahan oleh Pemprov Jatim,” ujar Whisnu usai berdialog dengan Warga Kenjeran dan Semampir, Selasa (24/11/2015).
Whisnu mengatakan, karena pembangunan Karang Pilang 4 masih ditahan oleh Provinsi, maka rencana kedepan jika terpilih kembali memimpin Surabaya, dia bersama Risma akan ajukan ke pemerintah pusat.
“Kami akan bangun rumah pintu air di Wonorejo Rungkut. Diharapkan bisa mengcover wilayah Surabaya Utara dan Timur. Sehingga Karang Pilang 1, 2, dan 3 bisa mencover wilayah Tengah dan Barat. Dengan begitu, ada pembagian yang jelas untuk air bersih,” katanya.
Sementara, menjawab keruwetan tata kota kependudukan di wilayah Utara, Whisnu mengatakan, tahun depan ada jatah pembangunan 9 blok rumah susun (rusun) di wilayah utara.
“Kita sedang mencari tanahnya. Dengan adanya rusun, orang-orang yang bekerja di utara, dimungkinkan untuk menempati rusun. Sehingga lebih tertata,” katanya.
Tidak hanya itu, sungai-sungai kecil yang mengarah ke laut akan dinormalisasi. Sungai-sungai akan dipasang box culvert. “Seperti di Sidotopo Wetan. Jalannya tidak sempit sungainya lebih terjamin,” katanya.
Menurut Whisnu, kepadatan penduduk di daerah Surabaya utara karena banyaknya penduduk musiman yang tidak terdata. Sehingga ada satu rumah ditempati sampai 5 KK.
“Kejadian 16 rumah yang terbakar kemarin ternyata ada 200 KK yang tinggal di situ. Maka dari itu kita terbelalak. Nanti kita deteksi lagi, perlahan keruwetan di Semampir ini bisa terurai satu persatu,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.
Sementara itu, menanggapi keluhan gaji guru honorer di sekolah swasta yang tidak sampai UMK, Whisnu akan memperketat pihak Yayasan untuk memberikan upah minimum sektoral (UMSK).
“Nanti pihak Disnaker akan menertibkan ini. Sehingga ada guru yang belum menerima UMK sektoral, yang mestinya lebih tinggi dari pada UMK, bisa diselesaikan oleh Disnaker,” katanya.
Pihak yayasan yang tidak menggaji guru sesuai UMSK, bisa disanksi oleh Disnaker krena melanggar undang-undang.
“Ini akan kita kencengin. Kalau yayasan beralasan tidak punya dana membayar guru-guru, sangat tidak logis karena mereka mendapat Bopda dari Surabaya yang bisa digunakan membayar sesuai UMK. Kemana nanti pertanggungjawaban Bopda itu, akan kita usut kalau tidak untuk bayar guru,” kata Whisnu.(bid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
