Pemkot Surabaya Pastikan Tak PHK Honorer Meski Efisiensi Anggaran
Senin, 17 Februari 2025 | 11:46 WIB
Menindaklanjuti instruksi Presiden RI soal efisiensi anggaran, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya minta camat hingga kepala dinas membatasi belanja honorarium sampai seminar.
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.3/3258/436.2.2/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Eri minta jajarannya membatasi belanja honorarium dengab pembatasan tim dan besaran honorariumnya.
“Mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional,” tulisnya di SE.
Masing-masing perangkat daerah, harus menghitung lagi anggaran perjalanan dinas untuk dikurangi 50 persen.
“(Poin berikutnya) mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur,” imbuhnya.
Belanja lain seperti studi banding, kajian, publikasi, seremonial, juga seminar juga harus dibatasi.
“Melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari transfer ke daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025,” tambahnya lagi.
Setiap PD harus memfokuskan alokasi anggaran untuk pelayanan publik
“Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementrian/Lembaga,” tambahnya.
Hasil penyesuaian dan rincian efisiensi belanja itu, lanjut Eri, maksimal dilaporkan ke Sekretaris Daerah Kota Surabaya hari ini. (lta/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
