Sekjen PDIP: Megawati dan Prabowo Akan Berkomunikasi Langsung Soal Rencana Pertemuan

Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) tak membantah informasi bahwa Megawati Soekarnoputri Ketua Umum dikabarkan segera menggelar pertemuan langsung dengan Prabowo Subianto Presiden RI.

Hasto mengatakan, terkait rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo, akan dibahas langsung oleh kedua tokoh tersebut.

Sebab, Hasto meyakini antara Megawati dan Prabowo memiliki komunikasi yang baik dan kedekatan secara ideologis yang kuat.

Hal itu disampaikan Hasto ketika ditanya wartawan terkait rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo di sela-sela menonton wayang dalam rangkaian HUT ke-52 PDIP di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2025) malam.

“Di dalam momentum yang tepat akan melakukan suatu pertemuan antar kedua pemimpin, karena jejak sejarah kedua pemimpin tersebut sangatlah kuat dan akar-akar ideologis, titik temu, di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, itu semua akan menjadi hal-hal strategis yang akan dibahas oleh kedua pemimpin,” kata Hasto.

“Tetapi nanti Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Prabowo Presiden yang akan langsung berkomunikasi berkaitan dengan hal tersebut,” sambung dia.

Politisi asal Yogyakarta ini juga membeberkan arahan dari Megawati Soekarnoputri agar hal-hal berkaitan dengan pertemuan yang penting dan strategis langsung ditentukan oleh Megawati dalam koordinasi komunikasi dengan Prabowo Presiden.

Hasto juga ditanya wartawan perihal apakah pertemuan Megawati dengan Prabowo, menjadi pintu masuk dan tanda PDIP bergabung dalam pemerintahan.

Dia pun mengulas pidato politik Megawati saat peringatan HUT ke-52 PDIP pada 10 Januari 2025 lalu, dimana Megawati mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas pelurusan sejarah yang dilakukan oleh Prabowo Presiden terhadap Bung Karno Proklamator dan Bapak Bangsa,. Megawati menyebut kejadian itu sebagai momentum rekonsiliasi nasional suatu bangsa, untuk saling bekerjasama di dalam posisi politik masing-masing.

“Termasuk posisi politik dari PDI Perjuangan sebagai penyeimbang melakukan check and balances untuk membangun demokrasi yang sehat yang bersendikan kedaulatan rakyat itu sendiri,” jelas dia.

“Apakah berarti PDIP tidak menjadi oposisi“ kembali wartawan bertanya.

Hasto menjawab bahwa dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia, tidak dikenal istilahnya oposisi. Dalam praktiknya, PDIP memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk hal-hal terkait dengan pemberdayaan petani, meningkatkan kesejahteraan, mengatasi gizi buruk. Lalu bagaimana membangun industrialisasi yang berbasis sumber daya nasional, sekalian mengembangkan riset serta inovasi nasional.

“Termasuk membangun kepemimpinan anak-anak muda, ini harus kita lakukan sebagai anak bangsa,” kata Hasto.

“Hanya saja, PDI Perjuangan mencatat bahwa, di dalam awal pemerintahan dari Presiden Prabowo kita melihat ada berbagai hal sebagai akibat beban masa lalu, yang berkaitan dengan bagaimana untuk mengatasi kemiskinan, bagaimana keterbatasan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, bagaimana persoalan geopolitik global, persoalan global warming yang juga ikut mempengaruhi situasional perekonomian kita.”

“Apa yang terjadi di Timur Tengah misalnya, tidak terlepas dari kondisi dalam negeri kita, dampaknya, perekonomiannya, karena ini juga menimbulkan suatu ekspektasi pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun akibat pertarungan geopolitik global. Hal ini harus disikapi secara bersama-sama dari seluruh anak bangsa,” pungkasnya.(faz)