Pengamat Politik: Langkah Megawati Tarik Kader Ikut Retret, Bukti PDIP Masih Miliki Pengaruh

Penahanan Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan membuat Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP menarik para kepala daerah yang juga kader partai, untuk tidak mengikuti kegiatan retret yang digelar pemerintah mulai 21 hingga 28 Januari 2025.

Langkah yang diambil Megawati ini, menurut Fahrul Muzaqqi Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) sekaligus sebagai bukti bahwa PDIP masih memiliki pengaruh besar.

“Saya melihat sih ini sisi menarik dari seorang Megawati maupun PDIP ya, sebagai partai politik. Bahwa langkah untuk menahan kepala daerah yang sudah dilantik agar tidak ikuti retret, menunjukkan secara simbolis bagaimana pengaruh dan kekuatan dari seorang Megawati maupun PDIP,” terangnya pada suarasurabaya.net, Jumat (21/2/2025).

Menurut Fahrul, surat yang beredar seolah ingin menunjukkan bahwa posisi PDIP dan Megawati masih sangat patut untuk diperhitungkan dalam konstelasi politik.

Selain itu, lanjut Fahrul, dalam hal ini PDIP juga seolah ingin menunjukkan bahwa loyalitas kader-kadernya masih tetap sama.

“Sekaligus juga di sisi lain ingin menunjukkan bahwa loyalitas dari kader-kader PDIP yang sudah menjabat menjadi kepala daerah ini juga besar terhadap partainya,” ungkapnya.

Fahrul menerangkan, saat ini posisi para kepala daerah berada di tengah-tengah antara mengikuti arahan presiden agar mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat atau mengikuti arahan partai.

“Karena tidak bisa dinafikan juga, untuk jadi kepala daerah mereka membutuhkan partai sebagai kendaraan politik,” katanya.

Posisi ini, lanjut Fahrul, menjadi sangat menarik untuk disimak dan dinilai oleh masyarakat.

Sementara itu, Fahrul beranggapan retret tidak bisa dijadikan tolok ukur kemampuan kepala daerah dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat.

Jika pembatalan keikutsertaan kepala daerah dalam retret itu kemudian diartikan sebagai tindakan yang kurang baik, Fahrul menilai pelabelan ini agak terburu-buru.

“Jadi saya rasa itu juga agak buru-buru seandainya kemudian menjustifikasi kepala daerah yang tidak mengikuti retret itu secara etik jadi kurang baik gitu ya. Masih ada sisi-sisi yang bisa diperdebatkan secara lebih lanjut terkait itu,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Megawati menerbitkan instruksi menyusul penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).

Dalam surat instruksi DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri Ketua Umum DPP PDIP pada 20 Februari 2025, Megawati menekankan pentingnya menunda perjalanan menuju lokasi pembekalan bagi kepala daerah yang telah dalam perjalanan.

“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” ujar Megawati.

Selain itu, Megawati juga mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga komunikasi aktif selama masa yang penuh ketidakpastian ini.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tegasnya.(kir/wld/iss)