Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, menyatakan bahwa Prabowo Subianto Presiden tidak memiliki maksud untuk memberatkan rakyat melalui kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada barang dan jasa mewah.
Menurut Fahri, kebijakan ini wajar diterapkan kepada masyarakat yang menikmati keuntungan ekonomi besar, sementara kelompok dengan kemampuan ekonomi rendah perlu mendapatkan perlindungan melalui berbagai insentif pajak yang signifikan.
“Saya kira tidak ada niat buruknya kepada rakyat dan karena itu harus kita dukung secara luas dan secara masif,” kata Fahri dalam diskusi “Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025” di Jakarta, Rabu (1/1/2025), dilansir Antara.
Ia juga menegaskan bahwa Prabowo Presiden ingin memastikan pajak berfungsi sebagai alat negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain meningkatkan pendapatan dari pajak, pemerintah juga terus memberikan banyak subsidi untuk mendukung masyarakat. “Ini adalah jalan dari negara yang benar ya,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.
Menurut dia, seluruh pihak harus menyadari kekayaan yang dimiliki harus menjadi tanggung jawab sosial. Karena orang yang memiliki kekayaan yang melimpah tidak akan bisa hidup tenang jika dikelilingi oleh orang miskin.
Untuk itu, dia mengatakan bahwa Prabowo Presiden saat ini menggunakan komando ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang lebih masif.
“Paling tidak, Pak Prabowo yang ingin melakukan dua hal dalam ekonomi, berhentilah kita mencuri, berhentilah kita merusak alam dan mengacak-acak alam,” katanya.
Setelah Tahun Baru 2025, dia ingin Indonesia betul-betul akan menjadi negara yang dipandang oleh seluruh dunia. Untuk menjadi negara yang aman, tertib, damai, banyak hal yang bisa dilakukan di negara ini untuk membantu kemanusiaan sebagaimana cita-cita pendiri bangsa.
“Indonesia akan menjadi tidak saja pemain dalam negeri tapi pemain global, dan kita sudah tunjukkan sejak awal berdirinya republik ini,” kata dia. (ant/vin/bil/ham)