Paripurna DPR Resmi Sahkan UU Minerba

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi Undang-Undang.

Ini merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Dipimpin Adies Kadir Wakil Ketua DPR, rapatparipurna diawali dengan penyampaian laporan Ahmad Doli Kurnia pimpinan Baleg DPR RI soal pembahasan tingkat 1 RUU Minerba.

Seusai mendengar laporan dari pimpinan Baleg, Adies kemudian menanyakan kepada seluruh anggota dewan yang hadir untuk persetujuan RUU Minerba disahkan menjadi UU.

“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Adies dan langsung disambut dengan kata setuju oleh seluruh anggota dewan, Selasa (18/2/2025).

Sebelumnya, pengesahan tingkat satu telah diputuskan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (17/2/2025).

Dalam rapat pleno, RUU Minerba telah disetujui semua fraksi di DPR. Perwakilan pemerintah juga hadir di rapat tersebut.

“Setelah kita mendengarkan pendapat mini fraksi, dari 8 fraksi, seluruhnya menyetujui, RUU tentang perubahan keempat atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba,” kata Bob Hasan Ketua Baleg DPR di kompleks parlemen, Senin (17/2/2025).

Bob mengatakan lewat RUU Minerba ini, pemerintah dan DPR ingin pertambangan mulai melibatkan masyarakat.

Dia membantah pembahasan RUU Minerba dilakukan tergesa-gesa. Bob mengklaim DPR telah melibatkan seluruh unsur masyarakat selama proses pembahasan.

“Kemudian juga adanya pergeseran pendapat baru tentang pelibatan masyarakat adat, begitu ya, dan bahkan ada pergeseran perguruan tinggi. Jadi tidak serta merta dan tidak tergesa-gesa RUU ini dibentuk,” jelasnya.

Revisi UU tersebut di antaranya mengatur ketentuan-ketentuan kontroversial, seperti pengelolaan tambang oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan dan perguruan tinggi. Meski demikian, seiring dengan pembahasan revisi UU ini, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat membatalkan wacana kampus mengelola tambang.(faz/lta/iss)