Panja Haji DPR Sudah Hitung Ulang Biaya Haji 2025 yang Hasilnya Lebih Murah

Abdul Wachid Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI dari fraksi Partai Gerindra menjelaskan kalau Panja telah menghitung ulang estimasi biaya haji 2025.

Tetapi, Abdul Wachid belum bisa menyampaikan berapa biayanya tersebut sekarang.

“Jadi kalau kami hitung ulang, itu sudah ketemu angkanya, estimasi sudah ada, namun kami mohon maaf ini tidak bisa menyampaikan sekarang,” ujarnya seusai rapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (2/1/2025).

“Jadi amanat daripada Pak Presiden, kita diminta untuk efisiensi, sehingga kalau kita bisa lakukan itu, nanti haji tahun 2025 yang akan datang, biayanya akan lebih murah, kurang dari angka yang terdahulu dan pelayanannya akan lebih baik,” tambahnya.

Berbicara soal efisiensi, lanjutnya, angka Rp93 juta biaya haji itu, ada lima komponen yang dihitung ulang untuk dievaluasi.

“Jadi setelah kami hitung, dari hitung-hitungan kami dengan tim di Komisi VIII, angka di Rp93 juta itu kalau kita amati ada 5 (lima) komponen yang harus kita evaluasi, yaitu kita hitung ulang,” kata dia.

Pertama, menurut Abdul Wachid, kaitannya dengan biaya penerbangan, yang kedua biaya pemondokan, yang ketiga biaya katering, yang keempat biaya transportasi, dan selanjutnya kaitannya dengan pelayanan.

“Jadi angka inilah yang nanti akan kami evaluasi, kami hitung ulang. Meskipun kurs kita ini menembus angka Rp16 ribu, tapi setelah kami menyandingkan dengan penerbangan yang lain, insyaallah nanti biaya penerbangan tidak seperti yang kemarin, di angka Rp33 juta, mungkin bisa turun yang signifikan. Jadi ini akan membuat biaya haji akan lebih murah, yang pertama itu,” terangnya.

Yang kedua, kaitannya dengan pemondokan. Kata Wachid, Panja juga sudah menghitung biaya pemondokan yang dulu diajukan sekitar 4 ribu riyal (setara Rp17 juta), hasil pansus kemarin ditemukan di beberapa owner pemondokan itu juga bisa diturunkan.

Yang selanjutnya kaitannya dengan katering, katering itu yang kemarin mengajukan anggaran 16,5 riyal.

“16,5 riyal itu 1 riyal Rp4.240, ini sama saja 1 kali makan sekitar Rp70 ribu. Setelah kami lihat, amati di hasil haji yang kemarin, itu nilainya tidak sesuai anggaran yang kami berikan, di angka 16,5 riyal,” ungkapnya.

“Itu nilainya sama saja 1 kali makan sekitar 8 riyal, bayangkan. Bahkan, ini tadi saya presentasikan, saya tunjukkan, kami bisa menunjukkan katering yang sesuai laporan kemarin itu, ada yang katering bahkan kalau kita hitung nilainya hanya sekitar 4 riyal. Nah itu yang kami hitung, jadi para calon jamaah haji jangan khawatir kalau kateringnya diturunkan, nanti kualitasnya diturunkan, enggak,” imbuhnya.

Selanjutnya, kata Wachid, kaitannya dengan pemondokan sudah. Kemudian kaitan dengan biaya masyair itu sebelumnya 4.000 riyal, tapi ternyata ditemukan pansus hanya 2.700 riyal.

“Kami juga akan menghitung ulang biaya masyair,” katanya.

Yang terakhir kaitannya dengan bus transportasi yakni bus walawat itu juga sama.

“Ini tidak sesuai dengan jumlah, jadi ini yang akan kami hitung. Insya Allah sesuai dengan amanat daripada Pak Presiden, termasuk tadi ada biaya manasik. Manasik yang seharusnya tidak dimasukkan, tidak perlu dianggarkan, ada manasik sampai 6-8 kali itu cukup besar juga,” tegasnya.

Menurut Wachid, Panja juga menyampaikan ke Dirjen PHU soal pelayanan yang menyangkut di Mina.

“Di Mina itu saya minta tadi Pak Dirjen PHU untuk komunikasi dengan kantor urusan haji (KUH) yang ada di Arab Saudi, untuk sampaikan pada Kidana, karena haji kita itu reguler itu Rp 221.000 dikurangi haji plus, itu 8%. Itu kami minta untuk zona 2 dan zona 3 itu sesuai dengan jumlah jamaah, sehingga jamaah tidak tumpuk tumpukan, jamaah tidak tidur di luar tenda seperti tahun-tahun yang lalu, saya kira begitu,” pungkasnya. (faz/ham)