Nurhadi Anggota Komisi IX DPR Berikan Catatan Kritis atas Sejumlah Program Kerja BKKBN

Nurhadi Anggota Komisi IX DPR RI menyorot berbagai aspek kebijakan yang sudah diterapkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Nurhadi dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta BKKBN, Selasa (18/2/2025), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam rapat yaitu efektivitas program kependudukan dan keluarga berencana, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di berbagai daerah.

“Saya mengapresiasi pemaparan program-program yang sudah dilakukan kementerian ini, dan juga evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan dalam 100 hari pertama. Ini sangat penting untuk memastikan program kependudukan dan pembangunan keluarga benar-benar berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya di ruang rapat.

Kemudian, anggota Fraksi Partai NaaDem itu menyinggung salah satu program BKKBN terkait penyediaan sanitasi yang diduga belum berkoordinasi dengan kementerian terkait.

“Ini ada program bagus Stop Buang Air Besar Sembarangan. Saya khawatir Pak Menteri belum koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Perlu diketahui Kemenkes lewat program pencegahan ini ada program untuk membangun ribuan sanitasi atau MCK gratis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nurhadi menyayangkan program kerja BKKBN yang sudah terlaksana tidak terdengar gaungnya di masyarakat.

“Saya memahami anggaran dari kementerian ini tidak sebanyak dari kementerian lain. Tapi, mengingat program-program yang telah dilaksanakan itu cukup bagus, kami berharap dilibatkan juga. Sehingga, kami bisa mengambil peran atau ambil bagian dalam suksesi program ini ke depan. Karena, di wilayah kami atau di dapil saya belum terdengar ada program-programnya,” ucap Nurhadi.

Pada kesempatan itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur VI tersebut menanyakan Program BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyasar anak remaja.

“Dari pemaparan dengan program yang menyasar Ibu Hamil, Anak-anak, suami atau orang tua, saya tidak melihat ada program yang menyasar ke remaja khususnya remaja putri. Padahal, kalau kita lihat lebih cermat remaja ini adalah fase kehidupan manusia yang memerlukan intervensi dari Pemerintah juga,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam sesi pemaparan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menyampaikan berbagai capaian serta tantangan yang dihadapi, termasuk upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Nurhadi berharap hasil Rapat Dengar Pendapat bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Sehingga, program yang dicanangkan BKKBN semakin efektif dan tepat sasaran. (rid/ham)