Lewat Rapat Paripurna, DPR Sahkan Revisi UU TNI

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hari ini, Kamis (20/3/2025), mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang.

Pengesahan itu berlangsung dalam forum Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelum pengambilan keputusan tingkat II, Utut Adianto Ketua Komisi I DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan panitia kerja, di hadapan para peserta Rapat Paripurna.

Selanjutnya, Puan Maharani Ketua DPR RI selaku pimpinan rapat menanyakan kepada fraksi-fraksi dan seluruh peserta rapat mengenai hasil pembahasan revisi UU TNI.

“Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” ucap Puan.

Lalu, para anggota dewan merespons pertanyaan pimpinan rapat dengan kata setuju, dan Puan Maharani mengetok palu tanda pengesahan.

Sekadar informasi, dalam rapat kerja/Pembahasan Tingkat I, Selasa (18/3/2025), delapan fraksi di DPR RI yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat setuju dengan pengesahan RUU TNI.

Revisi UU TNI mencakup sejumlah poin penting. Antara lain, perpanjangan usia dinas keprajuritan, perluasan kewenangan TNI lewat penambahan instansi sipil yang bisa diduduki prajurit aktif, dan penambahan tugas TNI untuk operasi di luar perang.

Terkait itu, berbagai elemen masyarakat dari kalangan akademisi dan aktivis menolak Revisi UU TNI karena pembahasannya dianggap kurang melibatkan publik, dan berpotensi menghidupkan Dwifungsi ABRI seperti masa Orde Baru.

Rencananya, hari ini kelompok mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), menggelar aksi unjuk rasa menolak Revisi UU TNI, yang terpusat di Gedung DPR RI, kawasan Senayan, Jakarta. (rid/ipg)