Legislator Harap Anggaran Swasembada Pangan Tidak Dipotong

Riyono anggota DPR FPKS Dapil VII Jatim minta anggaran swasembada pangan dari Kementan tidak dipotong.

Menurut Riyono, kalau sampai dipotong, maka program swasembada pangan bisa gagal.

“Kita minta agar anggaran Kementan khususnya swasembada pangan jangan dipotong, kabar akan dipotong 10 T untuk Kementan jangan dilakukan, swasembada bisa terancam gagal,” kata Riyono dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

Seperti diketahui, pemerintah Prabowo sedang mengencangkan ikat pinggang dalam urusan keuangan. Efisiensi besar- besaran dilakukan kepada kementerian dan lembaga (K/L) negara demi pemenuhan program strategis nasional makan bergizi gratis (MBG).

Tahun 2025 butuh Rp400 triliun untuk menjalankan program ini. Saat ini baru tersedia Rp71 triliun, masih kurang Rp329 triliun agar bisa berjalan menyeluruh.

Rencana efisiensi semua KL ditarget Rp305 triliun. Bukan angka yang sedikit di tengah postur anggaran APBN saat ini.

“Kita memahami program MBG adalah salah satu ujung tombak perbaikan kualitas SDM anak sekolah kita saat ini, maka perlu anggaran besar. Anggaran yang bersifat non strategis di KL memang harus dikurangi,” jelas Riyono.

Kata dia, Kementan dibebani untuk program swasembada pangan khususnya beras di 2025 adalah 32 juta ton dan tidak akan impor beras lagi. Program cetak sawah baru, brigade pangan, petani millenial dan juga berbagai program turunan swasembada pangan harus tetap jalan.

Riyono mengatakan, melalui Inpres 1 tahun 2025 Prabowo meminta efisiensi KL dengan harapan bisa untuk memenuhi program MBG. Swasembada sebagai target utama 2025 ini juga membutuhkan anggaran besar, Kementan mendapat alokasi Rp23 triliun untuk 2025.

“Sekali lagi, fungsi bugdeting DPR adalah merancang dan membahas APBN dengan pemerintah. Kita minta agar Presiden Prabowo tetap mengalokasikan anggaran yang cukup bagi suksesnya Swasembada Pangan,” tutup Riyono.(faz/ipg)