Kota Nusantara Ditargetkan Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut pada 2028 Kota Nusantara ditetapkan menjadi ibu kota politik.

Prabowo Subianto Presiden, kata Basuki Hadimuljono Kepala OIKN, menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.

Sehingga kepala negara, kata dia, memberikan instruksi kepada OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Kota Nusantara.

“Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya dilansir dari Antara, Sabtu (25/1/2025).

Desain dasar ekosistem dan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif sudah pernah dibuat Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tetapi Prabowo Subianto memerintahkan desain tersebut ditinjau dan dievaluasi kembali.

“Kami bersama Kementerian Pekerjaan Umum segara bentuk tim desain yang nantinya bisa diarahkan oleh kepala negara,” ujarnya.

Percepatan pembangunan Kota Nusantara, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati mengalokasikan dana Rp48,8 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif tersebut rampung dan operasional pada 2028.

“Presiden menargetkan pada 2028 Kota Nusantara menjadi kota politik, sehingga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah berkantor di ibu kota Indonesia pada tahun itu,” kata Basuki Hadimuljono. (saf/faz)