Komisi X DPR RI Kecam Serangan KKB yang Sebabkan Guru dan Tenaga Kesehatan di Papua Meninggal

Komisi X DPR RI melalui Hetifah Sjaifudian Ketuanya mengecam keras terhadap kekerasan yang menimpa para tenaga pendidik dan kesehatan di Papua. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak bisa diterima.

“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini dan menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak. Serangan terhadap guru dan tenaga kesehatan adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia,” ujar Hetifah Sjaifudian dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).

Seperti diketahui, enam guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, meninggal dalam serangan brutal yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Para korban diserang saat berada di rumah dinas mereka yang kemudian dibakar oleh kelompok tersebut. Insiden ini memaksa evakuasi empat puluh enam guru dan tenaga kesehatan ke Wamena dan Sentani demi alasan keamanan.

Komisi X DPR RI juga mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan terhadap guru dan tenaga kesehatan di daerah-daerah rawan konflik. Mereka mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah tersebut untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang.

Selain itu, kata Hetifah, Komisi X mendesak agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap keselamatan para tenaga pendidik dan kesehatan. Menurut dia, langkah-langkah perlindungan yang lebih efektif harus diterapkan.

“Kami mendorong pemerintah untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Ini adalah langkah penting agar mereka dapat bekerja tanpa rasa takut,” lanjutnya.

Komisi X juga menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menyelesaikan konflik di Papua, dengan mengedepankan dialog dan kesejahteraan. Mereka menilai bahwa hanya dengan pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif, masalah di Papua dapat diselesaikan secara tuntas.

“Penyelesaian konflik di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh. Kami mendesak pemerintah untuk mengedepankan dialog dan kesejahteraan, bukan hanya pendekatan keamanan semata,” ujar Hetifah.

Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi dan meningkatkan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Mereka juga meminta agar perlindungan untuk tenaga pendidik dan kesehatan diperhatikan dengan serius melalui kebijakan yang lebih baik.

“Kami akan terus mengawasi langkah-langkah pemerintah dalam menangani kasus ini dan berkomitmen untuk mengundang pihak-pihak terkait dalam rapat kerja untuk mencari solusi jangka panjang,” tutup Hetifah Sjaifudian.

Komisi X DPR RI memastikan bahwa mereka akan terus mendukung langkah-langkah yang mengarah pada penyelesaian masalah ini demi terciptanya Papua yang lebih aman dan sejahtera. (faz/ipg)