Khofifah Usulkan Retret untuk Wakil Kepala Daerah, Tingkatkan Kemitraan dengan Gubernur

Khofifah Indar Parawansa gubernur Jawa Timur terpilih berharap ada retret untuk wakil kepala daerah terpilih. Hal ini untuk memaksimalkan kemitraan strategis dengan kepala daerah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas daerah yang dipimpin.

Ditemui usai pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Minggu (16/2/2025), Khofifah menyampaikan usulan itu karena retret nantinya difokuskan kepada kepala daerah, sementara wakil kepala daerah baru hadir pada saat penutupan.

“Ini tadi saya tanya (ke Kemendagri) memang ini hanya kepala daerah. Penutupannya baru dengan waka (wakil kepala daerah). Sebenarnya, mudah-mudahan, ada tahap berikutnya untuk waka karena menurut saya, strategic partnership di antara kepala daerah dan waka itu menjadi sangat penting untuk kita bisa memacu produktivitas di masing-masing daerah,” ujar Khofifah dilansir Antara.

Menurut Khofifah, pembekalan yang diberikan dalam rangkaian retret tidak hanya penting bagi kepala daerah, tetapi juga wakilnya. Terlebih, terdapat pengembangan kementerian dan badan baru serta guna antisipasi dan mitigasi terhadap dinamika global.

Di sisi lain, Khofifah menilai gubernur dan wakil gubernur terpilih perlu berinteraksi dengan bupati dan wali kota beserta wakilnya. Dia meyakini interaksi tersebut dapat terjadi melalui retret yang bakal digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah tersebut.

“Menurut saya, tetap pembekalan itu penting untuk didapatkan, baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Mudah-mudahan kesempatan itu juga akan diberikan kepada para wakil kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tuturnya.

Gubernur Jatim petahana itu menyambut baik pelaksanaan retret kepala daerah. Selain menjadi momentum perkenalan dan memupuk kebersamaan, retret juga dinilai menjadi sarana memahami kebijakan makro dan mikro pemerintah.

Melalui retret, tutur Khofifah, kepala daerah dapat memahami lebih komprehensif kebijakan pemerintah pusat untuk kemudian dikoordinasikan dan dirincikan lebih lanjut oleh pemerintah daerah.

“Bagaimana juga sinergisitas dengan provinsi lain. Tapi, juga ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan dinamika global. Saya rasa hal-hal seperti ini, dinamika ini, akan sangat penting untuk diketahui oleh para kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” sambung dia. (ant/dra/saf/ham)