Ketua DPR Minta Aparat Keamanan dan Massa Penolak UU TNI Sama-sama Menahan Diri

Puan Maharani Ketua DPR RI angkat bicara terkait tindakan represif aparat kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya aksi unjuk rasa menolak Undang-undang TNI, di sejumlah daerah.

Dalam keterangannya, siang hari ini, Selasa (25/3/2025), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Puan mengimbau polisi dan para demonstran saling menahan diri.

Dia menyebut, provokasi sebagai pemicu terjadinya kekacauan dan membuat aparat keamanan melakukan tindakan represif.

“Kami mengimbau agar kedua belah pihak saling menahan diri. Yang satu pihak jangan terlalu menyerang, dan satu pihak jangan juga menyerang. Kalau satu pihak menahan diri tapi yang satu pihak memprovokasi, maka yang satunya jadi terprovokasi. Jadi, silakan menyampaikan aspirasi apa yang ingin disampaikan. Tapi, jangan memprovokasi dan melakukan tindakan kekerasan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua DPR meminta masyarakat membaca detail isi dalam UU TNI yang baru disahkan.

Kalau ada yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan harapan, Puan mempersilakan masyarakat melakukan protes dengan tertib, dan atau mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Seperti diketahui, gelombang massa aksi menolak UU TNI terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Mulai hari Kamis (20/3/2025) sampai Senin (24/3/2025) kemarin, aksi penolakan berlangsung di Jakarta, Majalengka dan Bandung Jawa Barat, Semarang Jawa Tengah, DI Yogyakarta, di Malang, Lumajang, dan Surabaya Jawa Timur, di Kota Makassar Sulawesi Selatan, Mataram NTT, dan Palangkaraya.

Massa aksi yang kebanyakan dari elemen mahasiswa menuntut supaya pengesahan UU TNI hasil revisi dibatalkan.(rid/faz)