
Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berpegang pada prinsip keadilan dalam menegakkan hukum.
Dalam pidato politik yang disampaikan pada konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025), Hasto menyoroti pentingnya hukum yang tidak hanya berlandaskan aturan formal, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan.
“Hukum tanpa keadilan hanyalah seperangkat aturan kering tanpa roh. Karena itu, hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat, menjadi peneliti, bahkan filsuf, agar mampu mewujudkan keadilan sejati,” tegas Hasto.
Menurut dia, keadilan sejati tidak akan tercapai jika hakim hanya terpaku pada teks hukum tanpa memahami kondisi sosial dan kehidupan masyarakat.
Mengutip pemikiran Sunarto Ketua Mahkamah Agung (MA), ia menambahkan bahwa hakim harus bisa merasakan denyut kehidupan di setiap keputusan yang diambil.
Hasto juga menyatakan kesiapan penuh untuk mengikuti seluruh proses hukum yang dijalani di KPK. Ia menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, ia siap bertanggung jawab. Namun, ia juga meminta agar KPK tetap menjaga integritas hukum dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.
“Sebagai momentum untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saya siap dan akan selalu koperatif mengikuti seluruh proses hukum di KPK. Hal yang sama juga saya harapkan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, kalau memang bersalah, saya siap untuk menjalankan seluruh tanggung jawab,” kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyinggung pernyataan Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP, yang menyebut pemikiran Sunarto sebagai “secercah harapan” dalam kondisi hukum yang semakin jauh dari keadilan. Ia menegaskan pentingnya harapan dalam menjaga prinsip keadilan, terutama ketika hukum bisa menjadi alat kekuasaan.
Hasto menutup konferensi pers dengan kembali menekankan komitmennya untuk mengikuti seluruh proses hukum, sambil mengingatkan KPK agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengirimkan surat panggilan kedua untuk Hasto Kristiyanto. Hasto dijadwalkan diperiksa penyidik pada Kamis, (20/2/2025) mendatang.
“Sudah (dikirim surat panggilan). Hari Kamis (jadwal Hasto diperiksa),” kata Tessa Mahardhika Sugiarto Juru Bicara KPK saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2025). (faz/ipg)