Hakim Menyatakan Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto terhadap KPK Gugur
Senin, 10 Maret 2025 | 18:47 WIB
Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDIP menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi persidangan yang dijadwalkan akan dimulai pada Jumat, 14 Maret 2025, meskipun proses hukum yang dijalani dirasakannya terburu-buru dan kental dengan nuansa politis.
Hal ini ditegaskan Ronny Talapessy kuasa hukum Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).
Hasto, kata dia, yang kini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus suap terkait Harun Masiku mantan calon legislatif PDI-P menanggapi pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh KPK yang dinilai sangat cepat.
Ronny menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima dakwaan dan berkas perkara untuk persidangan yang akan dimulai pekan depan.
“Pelimpahan berkas perkara dari KPK ke pengadilan dalam waktu yang sangat singkat, hanya satu hari sejak perkara dinyatakan lengkap atau P21 pada 6 Maret 2025, menunjukkan adanya proses hukum yang dipaksakan,” ungkap Ronny.
Menurutnya, biasanya proses pelimpahan perkara dari KPK ke Pengadilan Negeri memakan waktu dua minggu, atau setidaknya satu minggu setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.
Namun, dalam kasus Hasto, prosesnya hanya berlangsung satu hari, yang menimbulkan kecurigaan adanya perlakuan berbeda.
“Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip equality before the law, yang seharusnya diterapkan secara adil untuk semua pihak,” kata Ronny.
Meski demikian, Hasto tetap berkomitmen untuk menghormati proses persidangan yang akan berlangsung.
“Kami menyatakan dengan tegas bahwa kami menghormati proses persidangan yang akan dimulai pada 14 Maret 2025,” tegasnya.
Sebagai langkah persiapan, Hasto juga menambahkan penasihat hukum baru dalam timnya.
“Kami akan menunjuk sejumlah penasihat hukum dari kalangan profesional, termasuk advokat non-kepartaian dan aktivis HAM, untuk mendampinginya di persidangan,” lanjut Ronny Talapessy. (faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
