DPRD Surabaya Dukung Rencana Besar Eri Cahyadi untuk Atasi Banjir hingga Kemacetan

Adi Sutarwijono Ketua DPRD Kota Surabaya menyebut rapat paripurna yang digelar Senin (3/3/2025) hari ini khusus untuk mendengarkan pidato sambutan Eri Cahyadi usai kembali dilantik sebagai Wali Kota Surabaya.

Rapat paripurna yang dihadiri para pimpinan aglomerasi Surabaya, Fandi Akhmad Yani Bupati Gresik, Subandi Bupati Sidoarjo, dan Lukman Hakim Bupati Bangkalan, dan Forkopimda Surabaya, lanjutnya jadi semangat mengatasi persoalan bersama yang ditunjukkan Eri mulai kemacetan hingga banjir

“Ini saya menangkap satu semangat yang ingin disampaikan Pak Eri bagaimana mendorong pertumbuhan bersama dan mengatasi persoalan bersama misal kemacetan banjir dan sebagainya itu kan butuh penanganan intensif,” katanya usai memimpin rapat paripurna, Senin (3/3/2025).

Di periode kedua, Eri akan menguatkan kerja sama dengan pimpinan kawasan itu salah satunya untuk meningkatkan perekonomian.

“Kerja sama antar daerah dalam ekonomi perdagangan dan sebagainya,” imbuhnya.

Kehadiran banyak stakeholder dalam rapat paripurna ini, sambung Awi, sekaligus sikap Eri merangkul semua komponen untuk diajak gotong-royong.

“Sekaligus mengajak gotong-royong mengatasi masalah sehari-hari yang kita hadapi bersama,” imbuhnya lagi.

Ia mengaku siap mendukung skala prioritas pembangunan yang tadi sudah dipaparkan.

“Pak Wali menyampaikan akan ada prioritasnya. Misal dengan DPRD apa yang mau dialokasikan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Eri memaparkan, butuh anggaran lebih dari Rp25 triliun untuk penanganan permasalahan, mulai banjir hingga pembangunan infrastruktur jalan.

Rinciannya, paling tinggi adalah pembangunan infrastruktur jalan butuh Rp10,6 triliun, lalu penanganan banjir Rp9,6 triliun, kesehatan Rp2,7 triliun, pendidikan Rp2,5 triliun, honor pelayanan publik Rp1,4 triliun tiap tahun, Jaminan Kesehatan Semesta Rp450 miliar, Rutilahu Rp286 miliar, Penerangan Jalan Umum Rp280 miliar, dan beasiswa Rp55 miliar.

Berkaca dari rincian itu, ia menegaskan langkah utang atau pembiayaan alternatif harus diambil untuk mempercepat pembangunan. Juga menerapkan skala prioritas penanganan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Rp12,3 triliun disebut tidak cukup untuk mengakomodir seluruh program tadi. (adv/lta/ipg)