Chusnunia Chalim Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menyambut baik rencana Prabowo Subianto Presiden untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Padat Karya.
Menurutnya, langkah ini sangat strategis untuk melindungi sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), yang kini terancam oleh praktik dumping produk impor dari negara lain.
Chusnunia menegaskan bahwa industri TPT merupakan sektor vital yang menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja di Indonesia dan memiliki kontribusi ekspor lebih dari 2 miliar dolar AS per tahun.
Namun, industri ini tengah menghadapi tantangan besar akibat persaingan global yang ketat dan praktik perdagangan tidak adil.
“Industri tekstil sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dengan menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap ekspor. Jika kita tidak mengambil langkah tegas, ancaman PHK massal dan melemahnya rantai pasok bisa terjadi,” ungkap Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Lebih lanjut, Chusnunia yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif DPP PKB ini menekankan pentingnya pemberian insentif kepada industri tekstil lokal agar tetap kompetitif di pasar global.
Ia mendorong pemerintah untuk memberikan stimulus dalam bentuk keringanan pajak, subsidi energi, dan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha dalam negeri.
“Untuk menjaga daya saing industri tekstil nasional, pemerintah perlu memberikan dukungan nyata. Insentif fiskal dan kemudahan pembiayaan akan sangat membantu pelaku usaha dalam menghadapi tantangan berat ini,” tambahnya.
Chusnunia juga menegaskan bahwa dalam proses percepatan perizinan, pemerintah harus tetap memperhatikan dampak lingkungan.
Dia mengingatkan bahwa penyederhanaan birokrasi harus tetap seimbang dengan prinsip keberlanjutan.
“Proses perizinan memang perlu dipermudah, tetapi tidak boleh mengorbankan aspek keberlanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan,” tegasnya.
Selain itu, legislator asal Lampung ini juga menyarankan agar Satgas yang dibentuk dapat bekerja secara sinergis dengan kementerian terkait, asosiasi industri, dan pelaku usaha.
Menurutnya, keberhasilan Satgas tidak hanya bergantung pada regulasi yang dihasilkan, tetapi juga pada koordinasi yang baik antara sektor publik dan swasta.
“Satgas ini harus berfungsi sebagai garda terdepan yang merumuskan kebijakan yang konkret dan berorientasi pada solusi. Keberhasilan Satgas sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja untuk memastikan dampak positif yang nyata,” ujar Chusnunia.
Chusnunia berharap pemerintah segera merealisasikan pembentukan Satgas dan kebijakan terkait untuk memastikan keberlanjutan serta daya saing industri padat karya Indonesia, khususnya sektor tekstil.
“Dengan kebijakan yang tepat, industri tekstil Indonesia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional,” tutupnya.(faz/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
