Yusril Akui Ada Wacana yang Berkembang Soal 40 Kementerian

Prof. Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) mengakui memang ada wacana yang berkembang soal jumlah kementerian bakal bertambah dari yang semula 34 kementerian menjadi 40.

Meski demikian, dia kembali menegaskan itu hanya wacana yang berkembang. Sejauh ini belum ada pembicaraan resmi terkait hal itu, baik dalam Koalisi Indonesia Maju ataupun dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, presiden-wakil presiden terpilih.

“Saya belum dengar resmi dari beliau (Prabowo–red). Wacana yang berkembang sekitar 40. Jadi, ya nambah sekitar enam kementerian lagi dari yang sekarang,” kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di sela-sela Musyawarah Dewan Partai (MDP) di Kantor DPP PBB, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Terlepas dari wacana itu, Yusril menyatakan sejauh ini baru ada pembahasan mengenai rumusan struktur kabinet.

Yusril, dalam kesempatan yang sama, juga menyatakan dukungannya kepada DPR untuk merevisi UU Kementerian Negara. Dia berpendapat pembatasan jumlah kabinet yang ditetapkan dalam undang-undang itu menyulitkan presiden untuk mewujudkan program-program kerjanya.

“Di satu pihak, kita selalu mengatakan bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri itu kewenangannya presiden, hak prerogatif presiden, bagaimana presiden mengangkat menteri kalau misalnya kementeriannya tidak ada,” kata Yusril.

Dia melanjutkan, presiden seharusnya punya kebebasan untuk menyusun kabinetnya, termasuk menambah, mengurangi, menggabungkan, ataupun memisahkan kementerian.

“Harusnya diberikanlah kebebasan kepada presiden untuk menentukan berapa jumlah kementerian atau membubarkan kementerian yang ada atau memperluas kewenangan atau menggabungkan kementerian dan lain-lain itu sepenuhnya kita serahkan ke presiden,” kata Yusril.

Dia menjelaskan jika dulu presiden bekerja untuk melaksanakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), maka sekarang presiden bekerja untuk mewujudkan program-program yang dia janjikan saat masa kampanye.

“Jadi, untuk melaksanakan programnya itu, mau tidak mau harus ada satu kementerian yang menangani hal itu. Misalnya, apa yang dipikirkan Pak Prabowo sekarang memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah, susu gratis dan lain-lain, nanti itu akan ditangani siapa? Apakah cukup dengan kementerian yang ada atau misalnya Pak Prabowo merasa perlu ada kementerian khusus untuk menangani itu. Nah itu (makan siang gratis–red) tidak ada programnya pada (pemerintahan) sebelumnya,” kata Yusril.

Dalam Musyawarah Dewan Partai PBB, yang diikuti jajaran pengurus pusat sampai daerah, agenda pelantikan presiden-wakil presiden periode 2024–2029, pembentukan kabinet dan pelantikannya kemudian merupakan isu-isu yang menjadi sorotan, selain juga mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Dalam rapat yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Yusril itu, juga akan membahas dan menetapkan jadwal Muktamar Ke-VI Partai Bulan Bintang.

“Saya harap kita semua berjiwa besar, bersabar, dengan hati pikiran yang tenang membahas berbagai agenda yang akan kita bicarakan dalam persidangan Musyawarah Dewan Partai ini untuk kepentingan dan kemaslahatan kita tentunya,” kata Yusril dalam sambutannya saat membuka rapat dewan partai tersebut. (ant/bil/faz)