Wamendagri Pastikan Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Akan Dikaji Serius Sebelum Dijalankan

Bima Arya Sugiarto Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI memastikan wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dikaji serius sebelum dijalankan.

Menurutnya, wacana yang semula dilempar oleh Prabowo Subianto Presiden RI itu berangkat dari persoalan tingginya biaya politik.

“Mau nyaleg (daftar jadi calon legislatif) tinggi (biayanya), (penyelenggaraan) Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) tinggi,” kata Bima Arya usai sidak ke Pasar Genteng Surabaya untuk mengecek inflasi harga bahan pokok, Kamis (19/12/2024) siang.

Tapi ia memastikan, akar persoalan tingginya biaya politik itu akan diurai terlebih dulu sebelum pemerintah benar-benar mengganti sistem pemilihan kepala daerah.

“Jangan sampai akar tidak terpecahkan, kemudian sistem berubah,” imbuhnya.

Termasuk, lanjutnya, merumuskan otonomi daerah di Indonesia yang bisa berdampak pada sistem penyelenggaraan Pilkada ke depan. “Apa titik tumpunya di provinsi, kota, kabupaten,” ucapnya.

Sekarang, kata Bima Arya, pemerintah terbuka menerima masukan serta catatan dari masyarakat hingga akademisi untuk menyoroti wacana ini.

“Sebaiknya seperti apa, dengan berbagai catatan, semua ada plus, minus,” tambah Bima.

Hingga selanjutnya pada Januari 2025, Wamendagri mengatakan wacana ini akan dibahas atau dikaji serius bersama Komisi II DPR RI.

“(Pilkada dipilih) langsung (oleh rakyat) bisa jadi mahal, biaya tinggi, rumit, banyak juga hibah dari negara yang harusnya bisa dialokasikan untuk kemiskinan dan lain-lain, tapi tersedot untuk Pemilu itu negatifnya, tapi positifnya rakyat punya hak langsung,” ujarnya mempertimbangkan sistem Pilkada yang sekarang berlangsung.

Ia berharap ada jalan tengah dari kekhawatiran ancaman money politics jika kepala daerah dipilih DPRD.

“Kalau dikembalikan ke DPRD juga mungkin bisa lebih praktis, tapi bagaimana mencegah politik uang di DPRD, itu persoalan lain, jadi semua sistem pasti ada negatif positifnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo Presiden melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD seperti yang diterapkan di sejumlah negara lain.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo di pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, 12 Desember lalu. (lta/bil/ham)