Undang-Undang Baru Israel Ancam Akses Bantuan UNRWA untuk Warga Palestina

Parlemen Israel telah meloloskan undang-undang yang melarang Badan Pengungsi Palestina PBB (UNRWA) beroperasi di Israel dan Yerusalem Timur dalam waktu tiga bulan.

Langkah ini juga melarang kontak antara karyawan UNRWA dan pejabat Israel, membatasi kemampuan badan tersebut untuk memberikan bantuan di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

UNRWA merupakan organisasi utama PBB yang menyediakan layanan seperti pendidikan dan kesehatan kepada warga Palestina, dengan banyak orang bergantung pada bantuannya di wilayah konflik.

Penutupan kantor UNRWA di Yerusalem Timur dan hilangnya kekebalan hukum bagi stafnya dikhawatirkan akan memperdalam penderitaan warga Palestina.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengecam undang-undang ini, menyebutnya merugikan upaya perdamaian dan mengancam respons kemanusiaan di Gaza.

Sejumlah negara, termasuk AS, Inggris, dan Jerman, juga menyatakan keprihatinan serius tentang langkah ini.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan pentingnya tanggung jawab bagi pekerja UNRWA yang terlibat dalam kegiatan teroris, namun menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan harus tetap tersedia.

Israel menuduh staf UNRWA berkolusi dengan Hamas, meskipun PBB menyelidiki dan tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan tersebut.

Larangan ini muncul di tengah situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, di mana lebih dari 42.000 orang dilaporkan tewas sejak konflik meningkat.

UNRWA melayani sekitar 2,5 juta warga Palestina di wilayah tersebut, dan larangan ini diprediksi akan berdampak besar pada pendidikan dan layanan lainnya bagi anak-anak di Gaza. (nis/saf/ham)