KH Muhammad Cholil Nafis Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menganggap bahwa Abdul Muhaimin Iskandar Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Muhammad Hasanuddin Wahid Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB dianggap tidak bisa diajak berkomunikasi setelah mangkir saat dipanggil oleh PBNU.
Hal itu disampaikan Kiai Cholil Nafis bersama Umarsyah Ketua PBNU, M. Najib Azca dan Suleman Tanjung Wasekjen PBNU di Plaza PBNU, Lantai 1, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024) siang.
“Kami memutuskan bahwa PKB tidak bisa koordinasi dengan PBNU. Tidak bisa komunikasi dengan PBNU yang secara historis (dan dokumentasi) ada hubungan erat dengan PBNU. Ini kesimpulan sementara,” katanya.
“Kami tim yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekian kali mengundang, termasuk ketua umum PKB. Kami juga mengundang Sekjen PKB dan dua-duanya sama-sama tidak hadir. Ya artinya secara kelembagaan kami mengundang untuk silaturrahim,” kata dia diawal sambutan.
Lebih lanjut, Kiai Cholil mengatakan informasi mengenai ketidakhadiran Ketum dan Sekjen PKB akan diserahkan kepada tim panel seperti KH Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni dan setelah itu akan menjadi keputusan PBNU. “Mungkin itu tambahan dari saya,” terangnya
Di samping itu, H Umarsyah anggota Tim Panel Pansus bentukan Pleno PBNU, menyebutkan, bahwa pihaknya telah menunjukkan iktikad baik dengan mengundang secara resmi, menyampaikan agenda yang jelas, serta melakukan konfirmasi melalui berbagai dokumen dan informasi.
“Kami kasih kesempatan kepada beliau dengan cara langsung bertemu tatap muka. Tapi alhamdulillah ketidakhadiran beliau ini tentu tidak mendukung upaya konstruktif PBNU untuk melakukan perbaikan dari partai PKB ini. Padahal tidak terlampau banyak masalah yang akan kami angkat,” katanya.
Lebih lanjut, Umarsyah mengatakan bahwa PBNU berencana fokus pada tiga isu utama.
“Yang pertama masalah kewenangan-kewenangan dari Dewan Syuro (PKB) yang semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum DPP PKB,” jelasnya.
Kedua, kata Umarsyah, soal permusyawaratan yaitu PBNU juga ingin mendalami permasalahan seputar proses permusyawaratan di PKB. Ketiga soal tata kelola organisasi, hal itu menyangkut Isu terkait tata kelola organisasi PKB.
“Tiga hal ini yang kita fokus untuk melakukan pendalaman tetapi hari ini,” tutupnya. (faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
