Dalam safari politiknya di Pekalongan, Ganjar Pranowo Capres nomor urut 3 menemui perwakilan nelayan dan petani di Wisata Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa (16/1/2024).
Ganjar mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pekalongan terkait sejumlah persoalan. Antara lain soal distribusi bantuan subsidi solar yang tidak merata.
Menurut Ganjar, kendala subsidi solar di samping masalah kuotanya adalah soal pendataan. Maka pendataan, kata Ganjar, menjadi sangat penting untuk dilakukan.
“Soal BBM nelayan ini keluhannya di banyak tempat. Yang penting disediakan kuota, maka saya tanya ada SPDN tidak? Kalau ada tinggal dihitung kuota. Karena ini subsidi, maka perlu didata. Kalau tidak didata nanti yang tidak berhak mendapatkan subsidi akan ikut membeli,” ujar Ganjar.
Pendataan tersebut sejalan dengan program Ganjar-Mahfud yakni KTP Sakti yang bakal menyatukan seluruh data profil masyarakat penerima bantuan pemerintah dalam satu kartu.
Dengan metode itu, KTP Sakti diperkirakan bakal lebih memudahkan bantuan pemerintah untuk seluruh masyarakat dengan lebih lancar dan juga tepat sasaran.
Oleh sebab itu, Ganjar mendorong HNSI sebagai wadah para nelayan untuk melakukan pendataan dengan tepat agar nelayan yang benar-benar berhak menerima bantuan bisa menerimanya tanpa ada kecemburuan sosial.
Maka Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) diperlukan untuk membantu kemudahan mendata seluruh nelayan yang ada.
“Kalau soal BBM betul maka kenapa perlu ada SPDN. BBM khusus untuk nelayan dan berulang saya sampaikan data nelayan penerima subsidi harus benar maka betul-betul tersalurkan,” jelas Ganjar.
Capres berambut putih itu juga menerima keluhan nelayan terkait adanya impor ikan dari Tiongkok. Ganjar pun mengaku akan mengecek data tersebut terlebih dahulu.
“Saya akan cek seberapa besar impor ikan dari Tiongkok ke Indonesia karena suara di nelayan seperti itu, tapi ini mesti diklarifikasi dulu,” kata Ganjar.(faz/ipg)