Sekjen Gerindra Dorong Keterbukaan Partai Politik Dalam Penggunaan Dana Negara

Ahmad Muzani Sekjen Partai Gerindra mendorong keterbukaan setiap partai politik dalam menggunakan dana negara. Menurut dia setiap penggunaan dana negara harus dipertanggungjawabkan.

“Setiap rupiah yang diberikan negara kepada lembaga publik harus bisa dipertanggungjawabkan apa dan bagaimana keuangan yang digunakan,” ungkap Muzani di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/11/2024) dilansir Antara.

Ia juga menyampaikan presentasi mengenai hal tersebut dalam uji publik monitoring dan evaluasi yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis.

Dalam presentasinya, Muzani menyampaikan bahwa evaluasi yang dilakukan KIP terhadap keterbukaan lembaga perlu terus dilakukan.

Muzani menyebutkan, partai politik seperti Gerindra saat ini mendapat dana bantuan politik dari pemerintah. Dana tersebut, kata Muzani, wajib dipertanggungjawabkan dengan baik dan dilaporkan kepada masyarakat seluas-luasnya. Sehingga masyarakat dapat menelusuri dana negara yang sudah digunakan oleh partai.

Dia menyebut Partai Gerindra hari ini telah mempresentasikan kepada KIP tentang pendanaan uang negara yang digunakan oleh partai.

“Misalnya, pendidikan politik, rekruitmen, dan konsolidasi yang sifatnya itu menjadi kegiatan rutin partai Gerindra di setiap tingkatan. Dan kami selalu mencatat dan mengupload ke website partai Gerindra atas penggunaan dana tersebut,” paparnya.

Menurut dia, uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan sebuah lembaga seperti partai politik harus didorong dan diperkuat. Sehingga setiap masyarakat di Indonesia dapat mengakses data-data yang disajikan oleh partai politik sebagai pemenuhan informasi yang dibutuhkan.

“Saya kira monitor dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat hari ini dan yang terus dilaksanakan setiap tahun adalah sesuatu yang sangat positif, mendorong kesadaran bagi para lembaga-lembaga publik untuk terus menjaga diri bahwa keterbukaan publik harus terus terjaga karena mereka pertama menggunakan uang negara,” kata dia.

Muzani yang juga merupakan Ketua MPR RI itu berharap, kegiatan monitoring keterbukaan lembaga oleh KIP dapat terus dilakukan. Menurut dia, setiap partai harus memiliki kesadaran untuk terus melakukan keterbukaan kepada masyarakat atas informasi dan pertanggungjawaban sebagai regenerasi kepemimpinan.

“Itulah penyadaran yang akan terus dilakukan oleh KIP sehingga lembaga-lembaga publik kita terus terjaga dalam hal menggunakan keuangan negara dalam hal mengambil keputusan – keputusan hukum dan politik. Sebab partai politik adalah instrumen penting dalam rekruitmen seorang calon pemimpin baik di pusat dan daerah,” tutup Muzani. (ant/bil/ham)