Program Makan Siang Gratis Tingkatkan Penerbitan SUN dan Pajak Kelas Menengah

Program makan siang gratis akan berimbas pada peningkatan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) baru dan pajak untuk warga kelas menengah.

Pernyataan itu, disampaikan Bhima Yudhistira Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait program makan siang gratis yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2.

Bhima mengatakan, program makan siang gratis memiliki efek yang cukup mengkhawatirkan terhadap pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Proyeksi defisit bisa melebar antara 3% hingga 3,25% dari PDB (produk domestik bruto) tanpa adanya kenaikan rasio pajak secara signifikan dan realokasi anggaran yang cukup substansial,” kata Bhima, di Jakarta, Jumat (1/3/2024).

Imbasnya, lanjut Bhima, ke peningkatan penerbitan SUN baru, dan jika dibiayai dari pajak maka akan menyasar masyarakat kelas menengah dibandingkan pajak kekayaan yang sulit dilakukan.

Bhima mengungkapkan, kenaikan pajak untuk kelas menengah pun bukan tanpa risiko. Jika tidak diperhitungkan dengan baik, maka hal itu akan berdampak pada tekanan daya beli. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada sektor konsumsi yang digerakkan oleh daya beli masyarakat.

“Jadi program makan siang gratis mungkin berimbas positif pada penurunan gizi buruk, tapi imbas negatifnya adalah ekonomi kelas menengah makin sulit,” ujar Bhima.

Selain itu, jika defisit APBN terus melebar, dikhawatirkan lembaga pemeringkat utang akan menurunkan rating atau peringkat utang Indonesia.

“Ini akan berakibat bunga utang yang dibayar lebih mahal, dan membebani APBN,” ungkap Bhima.

Peringkat utang yang rendah juga akan menurunkan minat investor terhadap SUN. Apalagi di tengah kondisi perekonomian global saat ini, investor cenderung memindahkan investasi dari negara-negara berkembang.

Hal itu, sudah terlihat dari tren pelepasan aset asing baik di pasar saham maupun SUN sejak tahun lalu. Dengan demikian, Bhima menilai program makan siang gratis sebaiknya tidak dipaksakan untuk masuk di APBN 2025.

Seperti diketahui, program makan siang gratis disebut-sebut telah dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, untuk dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Sejumlah menteri yang hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (26/2/2024), mengakui adanya pembahasan tersebut. Bahkan, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan sejumlah rincian terkait program makan siang gratis.

Menurut Airlangga, ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis, yang terdiri atas 22,3 juta anak usia balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah Aliyah.

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15.000, di luar susu.

Bhima mengatakan, pemerintah sebaiknya bertindak realistis dan tidak memaksakan program populis dalam bentuk makan siang gratis untuk segera dimasukan dalam APBN 2025.

Jika tetap dimasukkan, maka anggaran yang paling mungkin ditetapkan pemerintah dalam APBN 2025 maksimum sebesar Rp 5 triliun agar tidak membebani APBN.

“Sebaiknya makan siang gratis hanya boleh maksimum Rp5 triliun untuk tahun pertama, jadi jangan APBN terlalu di berikan beban berat untuk program populis,” tutur Bhima.

Dia menyampaikan, anggaran sebesar Rp5 triliun tersebut bisa dikucurkan untuk program makan siang gratis di kabupaten/kota prioritas, yakni yang angka gizi buruknya tinggi.

“Mulai dulu dari kabupaten dengan angka gizi buruk tinggi baru bertahap di evaluasi jangan langsung jor-joran,” kata Bhima.

Dia menambahkan, pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pengawasan dan pelaporan program makan siang gratis karena rawan korupsi.

“Intinya jangan maksain program populis (makan siang gratis), yang realistis saja dan lakukan secara prioritas plus diperkuat sistem pelaporan dan pengawasannya untuk cegah korupsi,” ungkap Bhima. (faz/iss)