Polling Suara Surabaya: Masyarakat Tak Setuju Wacana Pemilihan Gubernur oleh DPRD

Jazilul Fawaid Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui DPRD provinsi, bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat, untuk menghemat anggaran.

Ia mencontohkan biaya Pilkada Jawa Barat yang mencapai 1 triliun rupiah pada Pilkada Serentak 2024. Jazilul menilai, otonomi daerah seharusnya lebih difokuskan pada kabupaten/kota, sehingga Pilkada langsung cukup dilakukan di tingkat tersebut.

Meskipun demokrasi harus tetap berjalan, ia menekankan pentingnya penghematan anggaran. Jazilul juga mengusulkan agar Pemilihan Umum Legislatif (pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tidak dilakukan bersamaan untuk menghormati kedaulatan rakyat.

Sebelumnya, pada 2014, usulan serupa untuk memilih kepala daerah melalui DPRD sempat diajukan namun ditolak dan dibatalkan oleh Perppu Susilo Bambang Yudhoyono Presiden.

Bagaimana dengan Anda, setuju atau tidak wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD?

Dalam diskusi di program Wawasan Polling Suara Surabaya pada Kamis (5/12/2024), sebagian besar peserta polling tidak setuju jika pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD.

Dari data Gatekeeper Radio Suara Surabaya, 50 persen peserta polling tidak setuju jika pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD. Sedangkan 50 lainnya menyakan setuju.

Sedangkan berdasarkan data di Instagram @suarasurabayamedia menunjukkan, 76 persen voters atau peserta polling tidak setuju pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD. Sementara 26 persen lainnya menyatakan setuju.

Menyikapi wacana ini, Fauzi Said dosen dan pengamat politik dari Universitas Brawijaya (UB) Malang mengaku khawatir jika hal ini direalisasikan.

“Saya justru khawatir, kalau itu dilakukan, justru aspirasi dari masyarakat jadi persoalan. Artinya, partai politik bisa saja mencalonkan gubernur yang penting kompromi dengan DPRD yang akan memilihnya,” katanya saat on air di Radio Suara Surabaya pada Kamis pagi.

“Jadi yang menentukan ya orang-orang itu saja. Semisal ada 100 orang di DPRD, ya 100 orang itu yang akan menentukan. Alangkah kecewanya publik jika disuguhi dengan hal seperti itu,” imbuhnya.

Ia menegaskan, tidak ada jaminan DPRD itu mewakili 100 persen apa yang benar-benar menjadi keinginan serta harapan dari masyarakat secara umum.

“Mudah sekali, sebab ada kompromi politik. Justru ini lebih gawat dan mengancam dalam demokrasi,” terangnya.

Selain itu, Fauzi menambahkan, jika Gubernur dipilih oleh DPRD, rakyat hanya akan menjadi penonton saja.

“Urusan pembuat aturan sudah diambil alih DPR, urusan anggaran negara pun sudah diwakili semua. Untuk memilih pemimpin satu saja harus dipertahankan, ini hak rakyat,” imbuhnya.

Karena usulan ini datang dari anggota DPR RI, maka sangat mungkin jika aturan terkait pemilihan gubernur itu direvisi.

“Namun alangkah kecewanya masyarakat dengan hal seperti itu. Sebab rakyat hanya bisa memilih DPRD saja. Sebab yang lain sudah diwakili,” terangnya.

“Saya berharap tidak ada perubahan. Sehingga rakyat punya kewenangan untuk menentukan gubernurnya. Juga memiliki kewenangan untuk menentukan calon wakilnya di DPRD,” pintanya. (saf/faz)