Pimpinan DPR Belum Terima Kabar Soal Anggota Dewan Tak Dapat Fasilitas Rumah Dinas Lagi

Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI mengaku belum menerima kabar soal seluruh anggota DPR 2024-2029 tidak dapat fasilitas rumah dinas lagi.

Dasco mengatakan kalau rumah dinasnya sudah diserahkanterimakan pada September lalu.

“Nah, saya sampai hari ini juga belum menerima kabar tentang rumah dinas pimpinan. Karena rumah dinas pimpinan dan fasilitas yang lain kita sudah serah terimakan per 30 September 2024,” ujar Dasco di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

“Jadi 30 September kemarin rumah dinas sudah dikosongkan, seperti itu,” imbuhnya.

Kata dia, masalah tunjangan sebagai pengganti rumah dinas juga belum dibicarakan, dan kemungkinan baru Minggu depan.

“Mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan,” jelasnya.

Menurut Dasco, belum adanya pembicaraan dengan Sekjen DPR soal tunjangan dan lainnya itu karena DPR baru saja menyelesaikan penetapan pimpinan DPR RI.

” Karena seperti kita tahu, kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR, kemudian pimpinan MPR dan baru minggu depan kemungkinan kita akan membicarakan hal-hal yang lain yang harusnya dibahas,” ungkapnya.

Soal khusus pimpinan DPR RI yang hanya dapat fasilitas rumah dinas, Dasco juga mengaku belum mendapat informasi.

“Saya belum dikasih tahu, justru karena saya kebetulan memang sudah mengembalikan dan sampai saat ini tinggal di rumah sendiri,” terangnya.

Sebelumnya, Indra Iskandar Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengumumkan bahwa anggota DPR RI periode 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.

Indra mengatakan, hal tersebut merupakan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI beserta fraksi-fraksi partai politik sebelum pelantikan anggota periode baru. Rumah dinas yang selama ini ditempati para wakil rakyat itu akan dikembalikan kepada negara.

“Kami saat ini sedang menyiapkan berbagai dokumen untuk menyampaikan kepada Kementerian Keuangan, juga bersama Kementerian Sekretariat Negara, berkaitan dengan pengembalian aset negara tersebut,” kata Indra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/10/2024)

Ia mengatakan, selama ini rumah dinas yang ditempati anggota DPR RI sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian karena sebagian besar kondisi rumah dinas itu sudah cukup parah dan tidak layak ditinggali.

“Kondisinya sudah sebagian sangat parah, tetapi juga ada anggota dewan yang memang dengan anggarannya sendiri memelihara sehingga ada juga yang kondisinya masih cukup baik,” katanya.

Selain itu, pihaknya sejauh ini masih mengidentifikasi biaya sewa rumah di sekitaran Senayan, Semanggi, bahkan di wilayah Jabodetabek, untuk bisa menentukan angka tunjangan yang ideal bagi para anggota DPR RI.(faz/iss)