Perludem Sebut Mahkamah Konstitusi Terima 312 Gugatan Hasil Pilkada 2024

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebanyak 312 permohonan sengketa terkait hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024.

Dilansir dari Antara, data tersebut diperoleh dari rekapitulasi yang diunggah pada situs resmi MK hingga Jumat (20/12/2024) pukul 16.00 WIB.

“Dari data itu ditemukan bahwa ada 312 permohonan, yang itu berasal dari pemilu bupati, wali kota, dan gubernur,” kata Ajid Fuad Muzaki peneliti Perludem pada Minggu 22/12/2024).

Dari total permohonan tersebut, mayoritas kasus berasal dari sengketa pemilihan bupati, dengan jumlah mencapai 241 perkara, atau sekitar 77,2 persen dari keseluruhan permohonan.

Permohonan terbanyak selanjutnya kemudian berasal dari sengketa pemilihan wali kota sebesar 49 perkara (15,7 persen). Lalu, permohonan yang paling sedikit adalah sengketa pemilihan gubernur sebesar 22 perkara (7,1 persen).

“Ini jumlah yang cukup banyak ya sebenarnya,” ucapnya.

Ia menyebut banyaknya permohonan sengketa Pilkada 2024 yang diajukan ke MK menunjukkan tingginya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Ini juga menunjukkan bahwa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) menjadi tahapan yang cukup penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam Pilkada.

“Namun tingginya perkara ini juga bisa diartikan ada permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, baik dari sisi pelaksanaan, administrasi, maupun pengawasan, yang kemudian berpengaruh pada persepsi publik terhadap keadilan hasil pilkada,” kata dia. (ant/vin/saf/ham)