Pemerintah Usulkan RAPBN 2025 Rp3.613 Triliun, DPR Ingatkan Prioritas untuk Program Pro Rakyat

Joko Widodo Presiden menyampaikan keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN 2025 beserta Nota Keuangannya kepada DPR RI, Jumat (16/8/2024).

Menanggapi itu, Charles Meikyansah Anggota Komisi XI DPR RI mengingatkan Pemerintah memprioritaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebanyak Rp3.613,1 triliun untuk program-program pro rakyat.

“Angka besar dalam APBN tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan. Tapi, harus berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar membawa perubahan fantastis dalam kehidupan Rakyat Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Legislator dari Partai NasDem itu memahami, pada dasarnya setiap tahun angka RAPBN selalu mengalami peningkatan.

Sering dengan penambahan anggaran, dia menekankan angka fantastis APBN tahun 2025 harus dapat digunakan secara tepat, transparan dan dengan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaannya.

“Prioritaskan untuk program-program pro rakyat. APBN 2025 harus menjadi instrumen yang benar-benar membawa perubahan fantastis bagi seluruh Rakyat Indonesia. APBN harus menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian, dan mewujudkan keadilan sosial,” lanjutnya.

Anggota Badan Anggaran DPR itu juga berharap, APBN 2025 diarahkan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari.

Di antaranya, untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial yang diharapkan dijadikan alokasi utama anggaran tahun depan.

“Pembangunan dalam hal infrastruktur penting. Tapi, jangan sampai mengabaikan kebutuhan di sektor rill rakyat. Utamanya bagi masyarakat dari keluarga rentan,” tegasnya.

Sekadar informasi, dalam pidato Presiden Republik Indonesia pada penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, Pemerintah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk bidang-bidang utama.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp722,6 triliun untuk pendidikan, anggaran perlindungan sosial Rp504,7 triliun, anggaran kesehatan Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara, anggaran ketahanan pangan Rp124,4 triliun, pembangunan infrastruktur Rp400,3 triliun, dan anggaran transfer ke daerah Rp919,9 triliun.

“Dengan anggaran yang begitu besar, Pemerintah harus memastikan dana yang dialokasikan untuk sektor-sektor ini benar-benar dikelola secara efektif dan efisien. Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” lanjut Charles.

Dia melanjutkan, salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan APBN adalah pengawasan.

Sehubungan dengan itu, Charles meminta Pemerintah melakukan pengawasan ekstra untuk memastikan setiap Rupiah yang dialokasikan digunakan dengan tepat dan transparan guna mencegah pemborosan dan penyalahgunaan anggaran.

“Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan memastikan agar setiap program yang dibiayai oleh APBN dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, baik oleh kementerian/lembaga, maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi demi menjaga kepercayaan masyarakat,” paparnya.

Anggota dewan Dapil Jawa Timur IV itu menekankan, masyarakat berhak mengetahui dan memantau anggaran yang digunakan. Dengan begitu, mereka dapat memastikan dana yang berasal dari pajak digunakan untuk kepentingan bersama.(rid)