PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo Bekerja Maksimal Meski Tak Berada di Dalam Kabinet

Deddy Yevri Hanteru Sitorus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) menjelaskan partainya tidak masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, karena masih ada gugatan di Pengadilan.

Deddy menyampaikan hal ini terkait pernyataan Puan Maharani Ketua DPR RI bahwa PDIP tidak bergabung di kabinet.

Deddy menegaskan, apa yang disampaikan Puan Maharani adalah bentuk sikap PDIP. Sebelumnya, Puan menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo di parlemen, tapi tidak menempatkan kader di kabinet.

“Ibu Puan berbicara atas nama partai, jadi sudah seharusnya menjadi pegangan bagi kami semua,” kata Deddy dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

Deddy mengungkapkan, alasan PDIP tidak masuk kabinet. Satu di antaranya karena masih ada gugatan Peraturan KPU mengenai keabsahan pencalonan Gibran sebagai cawapres.

“Pertama, kami masih berpendapat bahwa keputusan KPU yang merevisi PKPU, yang meloloskan Gibran tanpa mematuhi prosedur yang diatur oleh regulasi yang ada bermasalah. Dan masih menjadi sengketa hukum yang belum selesai,” jelas Deddy.

Selain itu, kata dia, pihaknya menghormati semua pihak yang menjadi bagian koalisi Prabowo dalam Pilpres 2024 dan kemudian nama-nama mereka masuk dalam proses rekrutmen kabinet yang sedang berjalan.

“Menurut kami, portofolio kementerian dan nomenklatur lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintahan baru sudah cukup besar. Sehingga akan menambah kompleksitas jika PDI Perjuangan bergabung saat ini,” beber Deddy.

Dia pun menegaskan, PDIP mendukung penuh pemerintah baru untuk bekerja semaksimal mungkin demi menghadapi tantangan ke depan.

“Dukungan itu tidak harus dilakukan dengan menjadi anggota kabinet, tetapi dengan memberikan kontribusi melalui pandangan, masukan yang konstruktif,” jelasnya.

Selain itu, Deddy menyebut, parlemen merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan melakukan fungsi check and balance terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Sehingga bukan hanya PDIP, tapi semua fraksi mempunyai kewajiban untuk mengoreksi kebijakan, agar pemerintah bisa selaras dengan tujuan bernegara, konstitusi, dan rakyat.

“Kami berharap agar Prabowo Presiden mampu menunjukkan kepemimpinan yang efektif, mengelola pemerintahan dan negara secara konstitusional, adil dan efektif dan memilih pembantu-pembantunya dengan prinsip meritokrasi dan the right person on the right place. Semoga amanah dan sukses untuk Presiden Prabowo,” pungkasnya. (faz/ham)