Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) memastikan aksi pernyataan sikap 120 orang yang mengatasnamakan civitas academica hingga alumni, tidak resmi dan tanpa izin.
Prof Badri Munir Sukoco Direktur Sekolah Pascasarjana Unair memastikan aksi yang berlangsung di halaman depan Gedung Pascasarjana Unair pada Senin (5/2/2024) sekitar pukul 11.00 WIB itu, bukan pernyataan resmi dari civitas academicaUnair maupun pascasarjana Unair.
“Acara hari ini bukan atas inisiasi dan diselenggarakan oleh Unair dan sekolah pascasarjana Unair,” katanya berselang 30 menit dari aksi 120 orang mengatasnamakan civitas academica hingga alumni oti.
Ia memastikan aksi 120 orang mengatasnamakan civitas academica hingga alumni Unair itu juga tidak mengantongi izin.
“Kami menyesalkan penggunaan tanpa izin gedung pascasarjana atas aktivitas publik tanpa pemberitahuan,” tambahnya.
Badri membantah pernyataan sikap dari 120 orang itu bukan mewakili civitas academica pascasarjana Unair maupun Unair.
“Terakhir, kami percaya Pemilu 2024 akan terselenggara secara luber jurdil,” imbuhnya.
Sementara Prof Suparto Wijoyo Wakil Direktur 3 Pascasarjana Unair menambahkan, pernyataan sikap resmi dari civitas academica Unair, yaitu menjunjung tinggi demokrasi secara jujur, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
“Itu pernyataan umum, konstitusional dan berbasis pasa legalitas. Dan itu satu komitmen demokrasi harus dijunjung tinggi, Pemilu dikawal oleh civitas academica Unair,” tambahnya.
Perwakilan akademisi, Prof Imam Mustofa juga membeberkan sejumlah pernyataan sikap terhadap dinamika politik yang terjadi sekarang.
“Pertama, kami mendorong menyerukan terselenggaranya Pemilu yang partisipatif, kami menyerukan jangan golput, mari beraktif. Mari kita jaga kondusivitas bebas dari provokasi dan tekanan,” katanya.
Selain mendrong Pemilu partisipatif, ia juga menjunjung tinggi netralitas dan integritas institusi.
“Sembari menghormati kebebasan akademik dalam beropini dan menentukan pilihan. Dan kami akademisi, tenaga dosen kependidikan, mahasiswa atau alumni siap mewujudkan demokrasi yang berkualitas, bermartabat, tanpa provokasi tekanan, tanpa kecuranagan, tanpa politik uang,” imbuhnya.
Poin terakhir, ia berpesan tidak ada pihak yang berusaha memecah belah hanya karena kontestasi sementara.
“Tentu saja semua ini, dalam rangka kita semua ingin tetap menjaga keutuhan persatuan NKRI. Jangan sampai kontestasi ini memecah belah kita. Harus satu kesatuan sebagai warga bangsa negara NKRI,” tandasnya. (lta/saf/ipg)