Nyatakan Sikap Soal Demokrasi, Unesa Dorong Masyarakat hingga Presiden Jaga Dinamika Politik yang Berpotensi Memecah

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) turut menyatakan sikap soal demokrasi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Senin (5/2/2024) menyusul sejumlah kampus besar lain seperti UGM dan UI pekan lalu.

Doktor (Dr.) Martadi Direktur Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi (LPSP) Unesa menyebut, pernyataan sikap ini bentuk tanggung jawab moral para sivitas akademika dan alumni.

“Ingin berkontribusi untuk memastikan dan menjaga agar dinamika politik hari ini berkembang. Dan itu kalau dibiarkan akan berpotensi memecah persatuan dan kesatuan, maka tugas kita adalah ikut berkontribusi, ikut memberikan spirit moral agar mengingatkan semua komponen bangsa bahwa pemilu bukan segalanya. Goal akhir dari pemilu adalah menciptakan NKRI yang adil, sejahtera, untuk masyarakat kita,” bebernya usai membacakan pernyataan sikap di Unesa, Senin (5/2/2024).

Menurut Martadi, menyusulnya Unesa untuk menyatakan sikap setelah sejumlah kampus besar sudah, mulai UGM, UII, UI hingga lainnya, memang sebuah keharusan.

“Kami merasa perguruan tinggi punya tanggung jawab moral. Justru menjadi persoalan kalau perguruan tinggi diam ketika melihat fenomena persoalan yang sudah memicu potensi perpecahan. Maka tugas kami adalah mengingatkan, karena itu dijamin dalam undang-undang kebebasan akademik,” katanya lagi.

Sikap Unesa, lanjutnya, bertujuan memberi pesan moral pada semua pihak agar tidak mengorbankan perpecahan demi memenangkan Pemilu.

“Maka kami hari ini memanfaatkan kebebasan akademik yang dijamin undang-undang itu untuk memberikan pesan moral kepada semua pihak agar kita tetap ingin, tetap terjaga kebersamaan, tetap menjaga persaudaraan, jangan sampai kemudian hanya dengan pemilu menimbulkan perpecahan antar elemen, antar anak bangsa ini. Saya pikir harganya terlalu besar yang harus kita bayar kalau terjadi perpecahan dalam bangsa ini,” terangnya.

Jika sejumlah perguruan tinggi menyoroti demokrasi di era Joko Widodo Presiden RI, tapi menurutnya, apa yang dilakukan Unesa tidak mengarah pada pihak tertentu.

“Kami lebih memberikan pesan kepada siapapun, kepada pimpinan, pejabat, masyarakat, bahwa apapun pesta demokrasi berjalan kita harus mengawal agar berlangsung dengan aman, damai, jurdil, dan kita semua harus tetap pada koridor-koridor yang etik, koridor-koridor rule, demokrasi yang sehat, sehingga bangsa kita ini tetap bisa utuh, kemudian Pemilu melahirkan kebaruan pemimpin yang membawa bangsa ini ke bangsa Indonesia yang adil dan makmur,” terangnya.

Pesannya, menurut Martadi untuk masyarakat hingga Presiden RI termasuk aparat negara agar menjaga netralitas.

“Kami tidak mengarah, pada satu pihak tertentu. Karena kami harus tetap menjaga objektivitas, menjaga netralitas, karena itu adalah roh dari akademik. Sehingga pasti kalau kita bicara elemen bangsa semuanya akan menjadi bagian di situ. Jadi enggak harus kami menyebut satu pihak tertentu. Tetapi bahwa ketika berbicara elemen bangsa, kemudian pemerintah, ASN, TNI/Polri, maka seluruh elemen itu punya tanggung jawab untuk menjaga netralitas,” tandasnya.

Berikut enam poin pernyataan sikap guru besar sivitas akademika dan alumni Unesa untuk mengawal demokrasi dan menjaga NKRI terdiri dari:

1. Mendorong semua pihak untuk menjaga kebersamaan dan suasana kondusif demi terwujudnya demokrasi yang sehat, berasaskan 0ancasila dan UUD 1945.
2. Mendorong semua elemen bangsa memberikan teladan yang benar dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan prihadu, kelompok dan golongan untuk suksesnya pemilihan umun 2024.
3. Mendorong kepada aparatur sipil negara, pejabat negara, pemerintah, TNI dan polri untuk menjaga netralitas dan tidak memihak dalam pemilihan umum 2024.
4. Mendorong semua pihak untuk menghargai kebebasan akademik sebagai bagian dari otonomi kampus yang konstitusional tanpa ada tendensi kepentingan politik, namun semata-mata untuk kepentingan peradaban dan nilai-nilai demokrasi.
5. Mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan edukasu dan literasi politik kepada masyarakat, sehinga terhindar dari informasi hoaks dan ujaran kebencian. Agar terwujud pemilihan umum 2024 yang jujur, adil, aman dan damai.
6. Mengajak seluruh warga negara yang memiliki hak pilih untuk tidak golput, memilih sesuai hati nurani dan menghargai perbedaan pilihan. (lta/bil/ham)