PP Muhammadiyah meminta elite politik tidak menarik masyarakat dalam konflik politik yang tengah terjadi setelah pemilihan umum (Pemilu).
“Elite politik hendaknya tidak menyeret masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif dan menjadikannya sebagai alat kekuasaan,” kata Abdul Mu’ti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dilansir Antara pada Rabu (6/3/2024).
Abdul menyoroti fenomena hak angket atas dugaan kecurangan saat pemilu yang sedang bergulir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menurutnya, hak angket ini merupakan fasilitas yang bisa digunakan oleh anggota legislatif dan sah secara undang-undang.
Meski demikian, ia berharap hak angket ini jangan dijadikan sebagai sumber konflik antara masyarakat yang pro dengan kontra akan hasil pemilu.
“Masyarakat tidak seharusnya risau dengan dinamika politik di DPR,” tuturnya.
Dengan tidak digunakkannya hak angket sebagai pemicu konflik, dia yakin kondisi masyarakat akan kembali kondusif dan tenteram, bahkan setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. (ant/saf/ipg)