Megawati Soroti Paslon yang Kampanye Pakai Fasilitas Negara

Megawati Soekarnoputri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung adanya Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) yang kerap menggunakan fasilitas negara.

Menurut Megawati, seharusnya tidak boleh ada pihak yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan Pilpres 2024 dan hal itu diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

“Yang namanya pemimpin, dari presiden, menteri, pejabat lain, dan lainnya maka tidak boleh mempergunakan fasilitas yang namanya fasilitas negara,” kata Megawati saat berorasi di “Hajatan Rakyat Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud” di RTH Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Megawati lalu menanyakan kepada lautan massa, apakah sudah pernah mendengar aturan yang melarang pejabat negara menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.

Massa pun menyahut dan membenarkan pertanyaan dari Presiden Kelima Republik Indonesia (RI) itu.

Megawati lalu melempar pertanyaan lain. “Siapa mahasiswa? Mahasiswi? Itu yang pintar baca perundangan untuk dapat disampaikan kepada mereka yang belum dapat mengetahui,” ucapnya.

Terlepas dari itu, putri Bung Karno (Soekarno Presiden) Proklamator RI ini menyampaikan terima kasih kepada pendukung yang hadir di acara Hajatan Rakyat ini.

“Ibu mau mengucapkan terima kasih karena ini meskipun hujan rintik-rintik klian tetap berdiri dengan penuh semangat. Eh, tetapi ini hujan, hujan berkah, dari Gusti Allah di sana yang memberikan berkah kepada kita bahwa kebenaran itu pasti menang,” kata Megawati.

Sementara itu, Puan Maharani Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud menambahkan masyarakat tidak boleh tertipu dengan iming-iming bansos untuk memilih salah satu paslon di Pilpres 2024.

Menurut Puan bansos itu memang dari rakyat untuk rakyat, bukan dari kantong pribadi paslon.

“Ya, karena bansos itu adalah hak seluruh rakyat, uangnya juga dari rakyat, untuk rakyat. Jadi, tidak boleh diklaim milih salah satu paslon, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia,” jelas Puan. (bil/faz)