Pj Gubernur Jatim Minta Tak Ada Politisasi Birokrasi di Pilkada 2024
Kamis, 17 Oktober 2024 | 14:38 WIB
Luluk Nur Hamidah Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur nomor urut 1 menyoroti kekurangan petahan Khofifah Indar Parawansa Cagub nomor urut 2 usai beradu argumen dalam debat perdana Pilgub Jatim 2024, Jumat (18/10/2024) di Graha Unesa, Surabaya.
“Yang kurang dari petahana ya soal komitmennya bener-bener mengadress isu terkait dengan kesenjangan, disparitas baik itu kesenjangan, kesejahteraan,” ujar Luluk kepada awak media usai debat.
Menurut kader PKB itu, kesenjangan dalam pemerintahan Khofifah juga terjadi di sektor infrastuktur Jatim. Kata Luluk, kondisi ini membuat permasalahan menjadi kompleks.
“Kemudian kesenjangan dari sisi infrastruktur yang parah padahal ini berkaitan, di situ juga kemiskinan di situ juga ada kasus stunting tinggi, di situ juga ada pengangguran jadi semua terkoneksi,” ungkapnya.
Luluk kemudian menyoroti kesenjangan di Madura yang juga ia tanyakan kepada dua paslon saat debat berlangsung.
“Lha yang menarik itu di madura, kenapa gini ratio-nya (alat mengukur tingkat ketimpangan) itu tidak tinggi? Karena memang perbandingannya semuanya sama-sama miskin. Sehingga kemudian tidak tinggi,” tuturnya.
Kondisi serupa seperti di Madura itu, menurut Luluk juga dialami beberapa daerah di wilayah Tapal Kuda seperti Jember, Probolinggo, Lumajang, hingga Bondowoso.
Berdasarkan data BPS per Maret 2024 menunjukkan, angka kemiskinan Provinsi Jatim menempati urutan ketiga di Pulau Jawa dengan persentase 9,79 persen.
“Kemudian di daerah Tapal Kuda, di daerah daerah Lingkar Selatan maka kelihatan sekali hampir satu levelnya. Itu sangat tajam perbedaannya, jadi yang kaya semakin kaya yang miskin semakin terpuruk, itu kondisi di Jawa Timur,” tuturnya.
Maka Luluk menegaskan, menjadi sosok pemimpin harus jujur dalam melihat problem sosial yang dialami masyarakat. Sebab kejujuran itu, kata dia, menjadi modal untuk mencari solusi.
“Menurut saya itu penting untuk sikap kejujuran ya, jadi harus jujur melihat problem harus jujur, apa yang tidak dilakukan. Jadi kalau itu yang kemudian kita lihat, maka sebenarnya nggak mungkin ada jumlah warga miskin tertinggi di Indonesia itu malah Jawa Timur. Hampir sekitar 3,9 juta lebih kurang seperti itu,” katanya.
Termasuk soal kemiskinan ekstrem yang turun 3,74 persen menjadi 0,66 persen dalam kurun 2020-2024, Luluk menuturkan, kondisi itu belum sepenuhnya terlepas dari lingkaran kemiskinan.
“Nah itu itu yang kita bilang, kemiskinan ekstrem memang diturunkan tapi tetap aja ring nya itu di miskin gitu loh. jadi tidak berubah tetap di lingkar miskin lalu yang paling bawah itu dikurangin tapi tetap dia di dalam sana,” ucap Luluk.
Sementara itu Khofifah Indar Parawansa Cagub Jatim nomor urut 2 menyatakan bahwa Pemprov Jatim telah berupaya semaksimal mungkin menurunkan angka kemiskinan.
Selama empat tahun kepemimpinan Khofifah, angka kemiskinan ekstrem disebut hampir mencapai nol persen. Calon petahan itu menilai, penurunan kemiskinan cukup signifikan di eranya.
“Ya, basisnya, sumbernya, jadi kalau pakai BPS kemiskinan kita hampir 0 loh, 0,66 dari 4,4. Ya itu data, gitu. Dulu kami masuk dari 2019, kemiskinan di Jatim makronya Jatim ranking 14, sekarang dilihat kita rangking 20. Berarti ada penurunan cukup signifikan, itu kemiskinan makro. Itu datanya bahwa ini sebuah proses,” tutur Khofifah yahg juga ditemui usai debat.(wld/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
