Dalam debat kedua Pilkada Jatim 2024, Minggu (3/11/2024) malam, Luluk Nur Hamidah calon gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor urut 1 memastikan bahwa Jatim akan terbebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, jika dia dipercaya menjadi pemimpin.
Luluk mengatakan, asal muasal KKN dan tren orang dalam (ordal) dikarenakan proses birokrasi yang tidak transparan. Maka, digitalisasi birokrasi menjadi upaya yang bisa dilakukan pemerintah provinsi (pemprov) Jatim, agar terhindar dari praktik KKN.
“Semua proses rekruitmen dan penghargaan harus dilakukan secara transparan dan objektif. Termasuk memastikan adanya penilaian yang menggunakan kekuatan teknologi dan digital,” ungkapnya.
Untuk mendukung hal itu, Luluk akan mengundang seluruh lapisan masyarakat, terlibat secara langsung mengawasi kinerja pemprov Jatim.
“Karena kita sebagai pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritikan, masukan, dan saran dari seluruh lapisan masyarakat,” tutur Luluk.
Luluk melanjutkan, jika pemerintah membuka peluang masyrakat untuk turut melakukan pengawasan, praktik KKN dan ordal lebih bisa diberantas.
Sebelumnya dalam pemaparan visi misi di debat kedua Pilkada Jatim, Luluk sempat menyinggung bahwa Jatim masih memiliki kasus korupsi terbanyak, berdasar data ICW tahun 2023 sebanyak 64 kasus.
Pasangan Luluk-Lukman memiliki program, jika keduanya mendapat kesempatan memimpin Jatim, mereka telah menyiapkan aplikasi One Jatim, yang diklaim mempercepat proses birokrasi dan menekan praktik KKN di kalangan pemerintahan.
“Lewat aplikasi ini, pelayanan birokrasi masyarakat Jatim akan lebih bersih, mudah, cepat, dan praktis,” tutupnya. (kir/bil/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
